Tersebar di 17 Kecamatan, Butuh Penanganan Mendesak
BREBES – Sebanyak 343 sekolah di Kabupaten Brebes, kondisinya rusak parah. Kerusakan sekolah tersebut hampir merata di 17 kecamatan, baik SD dan SMP negeri maupun swasta. Sebagian besar, sekolah rusak butuh penanganan mendesak agar tidak mengganggu proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
Kepala Dindikpora Brebes melalui Kabid Pendidikan Dasar Juwita Asmara mengungkapkan, 343 sekolah yang kondisinya rusak kategorinya sedang hingga parah. Rinciannya, 300 SD dan 43 SMP baik negeri maupun swasta. Bahkan, semuanya dipastikan sudah masuk desk 2023 mendatang. Namun, untuk kepastian realisasinya sangat bergantung pada seleksi pusat. ”Beberapa faktor banyaknya sekolah rusak, karena memang peremajaan bangunan sudah lama tidak dilakukan. Termasuk, kurang detailnya entry data operator,” jelasnya kemarin.
Rincian bangunan sekolah yang rusak, lanjut Juwita, meliputi 13 sekolah di Kecamatan Tonjong, yakni 10 SD dan 3 SMP. Kemudian, 16 sekolah di Kecamatan Bumiayu yakni 10 SD dan 6 SMP. Kecamatan Ketanggungan, 31 sekolah meliputi 29 SD dan 3 SMP. 19 sekolah di Kecamatan Losari, meliputi 17 SD dan 2 SMP. Di Kecamatan Bulakamba ada 10 sekolah, meliputi 6 SD dan 4 SMP. Selanjutnya, 23 sekolah di Kecamatan Larangan meliputi 21 SD dan 2 SMP. Lalu 22 sekolah di Kecamatan Salem, meliputi 19 SD dan 3 SMP.
Baca Juga:Angka Perceraian Melonjak, Janda Baru Bertambah 3.574 OrangKetersediaan Bahan Pokok Dipastikan Aman Terkendali
Kemudian di Kecamatan Bantarkawung, sebanyak 34 sekolah rusak, rinciannya 28 SD dan 6 SMP. Di Kecamatan Kersana ada 16 sekolah, meliputi 14 SD dan 2 SMP. Sebanyak 26 sekolah di Kecamatan Tanjung meliputi 25 SD dan 1 SMP. Lalu 7 sekolah di Kecamatan Sirampog, meliputi 6 SD dan 1 SMP. Di Kecamatan Paguyangan ada 17 sekolah, meliputi 13 SD dan 4 SMP. Di Kecamatan Banjarharjo 19 sekolah,, meliputi 17 SD dan 2 SMP. Di Kecamatan Wanasari 34 sekolah, meliputi 32 SD dan 2 SMP. Di Kecamatan Brebes 36 sekolah, meliputi 34 SD dan 2 SMP. ”Khusus Kecamatan Songgom 16 sekolah dan Kecamatan Jatibarang 4 sekolah, semuanya SD,” terangnya.
Juwita Asmara menuturkan, optimalisasi SDM operator sangat dibutuhkan dalam mendongkrak kinerja entry data. Khususnya, agar dalam pengisian Dapodik dan aplikasi Krisna semua detail data diinput. Dengan demikian, rincian kerusakan dan kondisi kebutuhan penanganan menjadi prioritas. Bahkan, untuk merealisasikan upaya tersebut, pihaknya mengaku sudah mengusulkan Bintek operator. Fokusnya, semua operator dilatih entry data Dapodik dan aplikasi Krisna untuk rehabilitasi sarpras. ”Usulan menggandeng universitas negeri juga kami ajukan ke pusat dan provinsi. Tujuannya, melakukan pendampingan penghitungan kebutuhan anggaran rehab,” ujarnya.