RADARPEKALONGAN.ID, KENDAL – Aksi bersih-bersih jalan yang digelar warga empat desa di Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Minggu pagi, 13 April 2025, berubah menjadi simbol kuat solidaritas. Tidak hanya warga, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari turut hadir dalam aksi ini sebagai bentuk kepedulian atas dampak buruk aktivitas usaha stockpile di wilayah tersebut.
Kehadiran orang nomor satu di Kendal ini memberikan makna tersendiri bagi warga Desa Bumiayu, Sumberagung, Penyangkringan, dan Nawangsari, yang selama ini terdampak oleh keberadaan stockpile. Bupati didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Badan Kesbangpol Kendal Alfebian Yulando, Kepala DLH Kendal Aris Irwanto, Kepala Dinas Perhubungan Kendal Mohammad Eko, Kepala DPMPTSP Anang Widiasmoro, serta Camat Weleri dan jajaran Forkopimcam.
Alex Susanto, koordinator aksi, menuturkan bahwa kegiatan bersih-bersih ini sengaja dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dan upaya mencari perhatian publik terhadap dampak usaha stockpile. Ia menyebut bahwa selama kurang lebih empat tahun, masyarakat telah merasakan langsung kerugian akibat operasional stockpile, mulai dari kerusakan jalan, polusi debu, hingga meningkatnya kasus ISPA.
Baca Juga:Kecelakaan Maut di Tol Pekalongan, BRV Lawan Arah Tabrak Bus Suporter Bonek, 2 Orang TewasTumpukan Sampah di Jalan Pandean Kendal Makin Parah, Warga dan Pedagang Minta TPS Dipindah
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Ibu Bupati yang datang langsung dan mendengarkan keluhan kami,” kata Alex. “Kami warga empat desa sepakat bahwa stockpile ini harus ditutup. Tidak ada pilihan lain, ini harga mati,” ujarnya.
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti aduan warga dengan membentuk tim kajian. Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan dialogis agar keputusan yang diambil tidak berpihak semata.
“Kami hadir sebagai bentuk keprihatinan. Stockpile ini menyebabkan kerusakan jalan, polusi debu yang mengganggu pedagang kecil, bahkan beberapa warga mengalami gangguan pernapasan,” ujar Bupati saat berbincang dengan warga.
Bupati mengakui bahwa meski usaha stockpile memiliki izin, aspirasi warga tidak bisa diabaikan. “Perwakilan warga dan Pak RT menyatakan bahwa penutupan stockpile adalah keputusan bersama warga. Jika tidak bisa ditutup, maka harus dipindahkan ke lokasi yang tidak berdampak pada permukiman,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi warga, Pemkab Kendal akan melakukan kajian mendalam sebelum mengambil langkah resmi. “Kami tidak bisa serta-merta memutuskan. Akan kami kaji dan diskusikan bersama agar keputusan yang diambil benar-benar adil dan bijak,” tambahnya.