RADARPEKALONGAN.ID, PEKALONGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan resmi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pekalongan Tahun 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD setempat. Dalam kesempatan tersebut, DPRD juga menyampaikan sejumlah rekomendasi penting yang ditujukan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Pekalongan.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir itu turut dihadiri oleh Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para kepala OPD.
Ketua DPRD, M. Azmi Basyir, menyatakan bahwa rekomendasi yang diberikan merupakan hasil kerja sama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia menyebut bahwa rekomendasi ini merupakan bentuk tanggung jawab legislatif dalam mendukung perbaikan sistem pemerintahan ke depan.
Baca Juga:Tragis! Mobil Pemburu Sapi Kurban Terjun ke Jurang di Petungkriyono, 1 Tewas dan 4 LukaKecelakaan Maut di Batang, Bocah 8 Tahun Tewas di Tempat Usai Motor yang Ditumpanginya Tabrak Truk
“Kami mendorong Pemerintah Kota Pekalongan untuk menetapkan kebijakan yang konkret dan realistis guna mendorong transformasi sosial, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” jelas Azmi dalam rapat tersebut.
Ia menambahkan bahwa salah satu poin utama dalam rekomendasi DPRD adalah perlunya penguatan pelatihan kerja berbasis industri, peningkatan peluang kerja lewat kerja sama dengan sektor usaha, serta penciptaan iklim investasi yang ramah bagi investor.
Tidak hanya itu, Azmi juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang belum mencapai target selama 2024. Ia meminta agar efektivitas, kualitas kegiatan, serta alokasi anggaran dapat ditinjau kembali.
“Kegiatan yang tidak sesuai target perlu dikaji kembali, sementara yang sudah berhasil harus terus dikembangkan dengan arah kebijakan yang lebih terfokus,” tegasnya.
DPRD juga menyoroti pentingnya pengembangan sektor UMKM dan industri kerajinan lokal, terutama dalam hal promosi dan pemasaran. Pemerintah daerah diminta menyusun rencana aksi daerah guna mendapatkan insentif fiskal tambahan di tahun anggaran 2025 dan 2026.
“Kami ingin agar PAD meningkat, pembangunan berjalan cepat, dan infrastruktur yang dibangun benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk dalam penanganan masalah sampah,” tambah Azmi.
Ia menegaskan bahwa DPRD siap menjadi mitra kritis dan solutif untuk Pemerintah Kota Pekalongan demi kemajuan kota. “Dengan dukungan semua pihak, kami yakin Pekalongan akan menjadi kota yang lebih baik,” pungkasnya.