RADARPEKALONGAN.ID, KAJEN – Lantaran kerap molor dalam rapat sidang paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir, geram. Oleh sebab itu, ia berjanji bakal melakukan pembenahan disiplin, agar kinerja wakil rakyat bisa lebih profesional.
Berdasarkan pantauan dalam rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, beberapa anggota terlihat terlambat, sementara sebagian lainnya keluar-masuk ruangan meski rapat telah dimulai. Tak hanya itu, beberapa tamu undangan dari pihak eksekutif juga tampak duduk tidak tertib.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir, Rabu (8/10/2025), menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pembenahan serius agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Baca Juga:Kandang Ayam Canggih Berbasis IoT Dibangun Undip & Charoen Pokphand di Batang, Dorong Modernisasi Peternakan!Wawalkot Pekalongan Dorong Pembentukan Rumah Sehat Baznas: Solusi Penanganan Stunting Harian!
“Disiplin kehadiran anggota dewan itu bagian dari tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Kami berharap seluruh anggota menjalankan tiga tugas utama, yaitu legislasi, penyusunan anggaran, dan pengawasan. Ketiganya dilakukan melalui rapat. Kalau rapat saja tidak hadir, bagaimana tugas itu bisa berjalan?” tegasnya.
Ia tidak menampik bahwa keterlambatan rapat menjadi salah satu kelemahan internal yang masih perlu dibenahi. Karena itu, DPRD akan mendorong Badan Kehormatan (BK) untuk menindaklanjuti anggota yang kerap tidak hadir tanpa alasan jelas.
“Kami terus melakukan pembenahan. Melalui BK nanti akan dipanggil mereka yang melebihi batas ketidakhadiran. Harusnya tidak terjadi lagi rapat yang mundur dari jam yang sudah ditentukan. Ini terus terang satu kelemahan yang kami akui,” ujar Munir.
Munir juga menekankan bahwa jadwal rapat DPRD tidak disusun secara sepihak, melainkan dibahas bersama dengan pihak eksekutif. Dengan demikian, seharusnya keterlambatan rapat bisa diminimalkan. “Jadwal itu disusun bersama antara DPRD dan eksekutif. Jadi idealnya tidak ada lagi keterlambatan,” tegasnya.
Abdul Munir berharap, ke depan seluruh anggota DPRD maupun pihak eksekutif bisa lebih disiplin dan profesional. “Kami ingin proses pembahasan kebijakan daerah berjalan efektif, tidak molor dari jadwal, dan menghasilkan keputusan yang benar-benar bermanfaat untuk rakyat,” pungkasnya.(yon)