RADARPEKALONGAN.ID, KAJEN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan menegaskan bahwa pemulihan ekosistem di wilayah hulu menjadi kunci utama dalam memutus rantai bencana banjir tahunan. Selain faktor cuaca ekstrem, kerusakan lahan di area atas dinilai memperparah debit air yang turun ke wilayah pesisir.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir, saat ditemui di ruang kerjanya pascameninjau sejumlah titik bencana bersama unsur Forkopimda, Rabu (21/1/2026). Ia menyebutkan bahwa penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh akar masalah dari hulu hingga hilir.
“Banjir ini lebih banyak karena faktor alam, hujan yang ekstrem. Tapi memang ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan dari hulu sampai hilir, dan itu belum sepenuhnya kita tuntaskan,” ujar Abdul Munir.
Baca Juga:Gedung SLB Batang Roboh, Kondisi Ruang Kelas Banyak yang Tak Layak Pakai dan Bahayakan Keselamatan SiswaMenhub Cek Jalur Rel Pekalongan yang Terendam Banjir, PT KAI Bakal Tinggikan Rel 50 Cm Demi Keamanan
Fokus di Petungkriyono dan Penegakan Tata Ruang
Munir menyoroti kawasan Petungkriyono sebagai daerah tangkapan air yang harus segera direhabilitasi. DPRD mendorong percepatan penanaman pohon keras di lahan-lahan kritis yang mulai gundul. Tak hanya itu, ia mendesak pemerintah daerah untuk memperketat aturan tata ruang agar kawasan resapan tidak beralih fungsi menjadi bangunan.
“Kita harus jaga peruntukan lahan. Saluran air, tanggul, pintu air, sampai mesin pompa harus dipastikan berfungsi dengan baik,” tegasnya.
Anggarkan Ulang Pompa Siwalan yang Gagal Lelang
Terkait titik banjir kronis di Kecamatan Siwalan, Munir membeberkan adanya kendala teknis pada tahun lalu. Proyek pompa banjir yang seharusnya menjadi solusi bagi wilayah Siwalan, Kali Silemper, hingga Seragi Lama, sempat gagal lelang.
Namun, ia memastikan bahwa pada tahun anggaran 2026 ini, proyek tersebut menjadi prioritas untuk dilaksanakan kembali.
“Pompa itu seharusnya sudah dibangun tahun kemarin, tapi gagal lelang. Sekarang kita anggarkan ulang di 2026. Harapannya, pompa di Sungai Siwalan bisa mengatasi banjir di sana,” jelas Munir.
Penanganan Darurat Tanggul Rembun
DPRD juga merespons cepat jebolnya tanggul di Sungai Desa Rembun sepanjang 33 meter. Meski secara administratif merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Munir memilih untuk mengambil langkah diskresi dengan menerjunkan bantuan darurat bersama BPBD, TNI-Polri, dan masyarakat.