DPRD Kabupaten Pekalongan Desak Pengamanan Dana BTT untuk Logistik Pengungsi dan Perbaikan Tanggul Sungai

DPRD Pekalongan Desak Pengamanan Dana BTT untuk Logistik Pengungsi dan Perbaikan Tanggul Sungai
TRIYONO BENCANA - Banggar DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar rapat kerja bersama TAPD di Ruang Rapat DPRD, Jumat (30/01/2026).
0 Komentar

RADARPEKALONGAN.ID, KAJEN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar rapat kerja darurat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mempercepat penanganan bencana alam yang kian meluas. Dalam rapat tersebut, legislatif mendesak pemerintah daerah segera mengamankan dana logistik guna menjamin kebutuhan ribuan pengungsi di tengah keterbatasan anggaran reguler.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan hingga 20 Januari 2026, jumlah warga yang terdampak bencana telah menembus angka 60.164 jiwa. Kondisi ini memicu kebutuhan mendesak akan obat-obatan, perlengkapan bayi, hingga perbaikan fasilitas sanitasi yang kini mulai mengalami overload.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak dasar pengungsi tidak boleh terhambat oleh urusan birokrasi anggaran.

Baca Juga:Kendal Jadi Pilot Project Karbon Biru Nasional, Mangrove Patebon hingga Rowosari Jadi Andalan KKPPemkab Pekalongan Kerahkan 4 Mobile Pump dan Dana Darurat untuk Percepat Penanganan Banjir 2026

“Dana logistik untuk kebutuhan makan dan minum pengungsi harus diamankan. Saya juga meminta kebutuhan kesehatan, termasuk obat-obatan dan perlengkapan balita, segera dipenuhi. Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) selama masa tanggap darurat harus dipastikan sesuai ketentuan,” tegas Abdul Munir, Jumat (30/1/2026).

Krisis Sanitasi dan Tanggul Kritis

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pekalongan, Agus Pranoto, memaparkan bahwa fasilitas toilet di lokasi pengungsian, seperti di Mayangan dan Masjid At-Taqwa, sudah tidak memadai dan menimbulkan bau tidak sedap. Selain itu, ia menyoroti keterbatasan armada distribusi serta kondisi personel yang sudah bekerja 24 jam nonstop.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD, H. Sumar Rosul, menyoroti urgensi langkah teknis pada infrastruktur sungai. Ia meminta normalisasi tanggul Sungai Sengkarang dan peninggian tanggul di pintu air Mulyorejo serta Meduri segera dieksekusi agar luapan air tidak semakin parah.

“Kebutuhan mendesak para pengungsi harus segera dipenuhi, meliputi toilet, obat-obatan kulit, pampers, serta pakaian dalam. Selain itu, ketersediaan bahan bakar solar dan listrik genset untuk pompa air jangan sampai telat,” ujar Sumar Rosul secara lugas.

Opsi Pergeseran Anggaran APBD

Menanggapi desakan legislatif, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, memastikan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan skema pergeseran anggaran melalui APBD. Hal ini dilakukan karena stok logistik reguler di dinas terkait mulai menipis.

0 Komentar