RADARPEKALONGAN.ID, BATANG – Teguh Tarmujo kembali mendapat amanah untuk menakhodai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Batang, Jawa Tengah, untuk periode 2026–2031. Terpilihnya Teguh ditetapkan melalui Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar pada Senin, 13 April 2026.
Teguh memanfaatkan momentum Muscab lima tahunan ini tidak sebatas sebagai agenda pergantian pengurus, melainkan sebagai wadah evaluasi besar-besaran atas problematika yang membelit kaum nelayan. Ia secara tajam menyoroti penyakit klasik di wilayah pesisir, mulai dari alur pelayaran yang mendangkal akibat sedimentasi, hingga penataan tambat labuh pelabuhan yang masih semrawut.
“Momentum Muscab ini kami harapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, swasta, dan organisasi nelayan dalam mengurai persoalan-persoalan di lapangan,” kata Teguh saat memberikan keterangan.
Baca Juga:Imbas Konflik Timur Tengah, Harga Kedelai Tembus Rp 11.000, Perajin Tahu Tempe Kendal MenjeritTingkatkan Literasi Digital, Ratusan Pelajar SMA Pekalongan Digembleng Pelatihan AI
Ia menegaskan, jika pemerintah tidak segera mengambil penanganan yang serius, sengkarut infrastruktur laut ini akan terus melumpuhkan mobilitas nelayan, baik saat mereka hendak bersandar maupun berangkat melaut.
Di sisi lain, untuk mengurai benang kusut tersebut, Teguh menaruh ekspektasi pada realisasi program nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pihaknya telah mengajukan sejumlah titik pesisir, seperti Roban Barat, Roban Timur, dan Celong, sebagai prioritas pengembangan.
“Harapannya, ini bisa menjadi solusi jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan nelayan Batang,” tuturnya menambahkan.
Respons Pemerintah Daerah
Wakil Bupati Batang, Suyono, yang hadir dalam forum tersebut merespons langsung keluhan HNSI. Ia menilai organisasi nelayan ini merupakan garda terdepan yang wajib dilibatkan dalam perumusan kebijakan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Suyono sepakat bahwa infrastruktur dasar seperti kelancaran alur pelayaran sangat menentukan nasib para pelaut.
“Kelancaran akses, termasuk lalu lintas kapal, menjadi faktor penting dalam menunjang kesejahteraan nelayan,” ujar Suyono menanggapi keluhan soal sedimentasi.
Lebih jauh, Suyono memaparkan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang kini tengah menyusun strategi pengembangan kawasan Kampung Nelayan terpadu, yang digeser sekitar dua kilometer ke arah selatan untuk dijadikan pusat pelayanan nelayan.
Baca Juga:Pecahkan Rekor MURI, Seribu Gen Z Batang Tarikan Tari Babalu dan Kumpulkan Minyak JelantahSempat Rusak Parah Diterjang Banjir, Jalan Banyurip Pekalongan Kini Mulus Berkat Dana Rp 200 Juta
Terkait masalah pendangkalan, pemerintah merencanakan normalisasi pengerukan alur yang berwawasan lingkungan dan efisien.