“Ini menunjukkan perencanaan yang gagal dalam pemerintahan. Kami pun berharap ke depan perencanaan pembangunan harus dikaji detail, jangan sampai ada bangunan yang muspro lagi,” cetus Wilopo memungkasi kritikan tajamnya.
Di Tengah Bidikan Jaksa Soal Kasus Tunjangan Dewan
Di sisi lain, mencuatnya polemik rumah dinas bodong ini bergulir panas bersamaan dengan langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pekalongan yang tengah getol melakukan penyelidikan dugaan korupsi. Korps Adhyaksa dilaporkan sedang membidik kasus dugaan penyelewengan dana tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi para anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.
Tak hanya itu, jaksa juga tengah mendalami kasus bocornya pengelolaan retribusi berbasis elektronik (e-parkir) di lingkungan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemkab Pekalongan serta kepala puskesmas bahkan dikabarkan sudah bolak-balik dipanggil ke ruang penyidik untuk dimintai keterangan, meski pihak Kejari masih mengunci rapat detail materi pemeriksaan. (wid)