Pekalongan, RADARPEKALONGAN.ID — Jajaran Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (PD IPI) Kota Pekalongan resmi dilantik. Pelantikan kepengurusan baru ini menjadi babak baru dalam penguatan komitmen daerah untuk mendongkrak indeks literasi masyarakat di tengah masifnya gempuran informasi di ruang digital.
Ketua IPI Provinsi Jawa Tengah, Itmamudin, menyatakan bahwa formasi kepengurusan yang baru ini memikul tanggung jawab besar. Mereka dituntut melakukan modernisasi tata kelola perpustakaan sekaligus memperkokoh eksistensi organisasi profesi pustakawan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Tugas yang menanti memang tidak ringan, baik dalam mengembangkan perpustakaan maupun memperkuat organisasi profesi. Namun saya yakin, melalui kolaborasi dan sinergi bersama para stakeholder di Kota Pekalongan, amanah ini dapat dijalankan dengan baik,” ujar Itmamudin, Jumat, 12 Juni 2026.
Baca Juga:Sulap Sawah Dilindungi Jadi Tambak Udang, Pria di Batang Jadi Tersangka dan Rugikan Negara Rp32 MiliarIzin Belum Lengkap tapi Sudah Uruk Lahan, Pemkab Kendal Warning Proyek Pabrik Pakan Ternak PT Haida
Itmamudin menambahkan, kontribusi riil dari IPI sangat dinantikan oleh masyarakat luas. Organisasi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak yang secara aktif menyumbang gagasan serta program kerja strategis dalam menaikkan standar literasi di tingkat lokal.
Di sisi lain, Bunda Literasi Kota Pekalongan, Inggit Soraya, menilai peran seorang pustakawan telah mengalami pergeseran fungsi yang cukup krusial di era digital. Jika pada dekade sebelumnya kendala utama dunia literasi adalah keterbatasan akses buku fisik, kini problemanya justru berbalik. Masyarakat hari ini dibanjiri oleh limpahan data dan informasi yang belum teruji akurasi serta validitasnya.
Menurut Inggit, perpustakaan modern tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai gedung penyimpanan buku yang sunyi. Institusi ini harus bertransformasi menjadi ruang komunal yang hidup, pusat diskusi ilmiah, serta wadah pemberdayaan masyarakat yang mampu menstimulasi lahirnya inovasi baru.
“Pustakawan tidak hanya bertugas mengelola buku, tetapi juga menjadi penggerak pengetahuan, pendamping masyarakat, sekaligus agen pembangunan literasi,” kata Inggit Soraya menegaskan reposisi fungsi pustakawan.
Ia menggarisbawahi bahwa perluasan budaya membaca dan berpikir kritis tidak bisa dibebankan kepada satu instansi saja. Diperlukan kerja sama multisektoral yang mengikat antara otoritas pemerintah, komunitas literasi akar rumput, lembaga pendidikan formal, hingga organisasi profesi seperti IPI.