PEKALONGAN, RADARPEKALONGAN.ID – Pemerintah Kota Pekalongan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) setempat secara resmi menggelar apel pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Mataram, Jumat (12/6/2026). Apel dipimpin langsung oleh Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid yang akrab disapa Aaf.
Dalam arahannya, Wali Kota Aaf menegaskan bahwa hasil sensus ini sangat krusial untuk memberikan gambaran nyata kondisi perekonomian daerah. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, termasuk untuk memetakan sektor usaha informal seperti pedagang kaki lima (PKL) yang kian marak ditemui di Kota Pekalongan.
“Yang pasti semuanya harus sesuai data dan kondisi riil di lapangan. Hasil sensus ini akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Kita ingin mengetahui kondisi dunia usaha saat ini, termasuk faktor-faktor yang memengaruhinya,” ujar Aaf.
Baca Juga:Bupati Batang Sterilkan Trotoar & Alun-alun, PKL Direlokasi ke Food CourtDikebut TNI, Progres Konstruksi Jembatan Gantung Garuda di Pekalongan Capai 85 Persen Hubungkan 2 Desa
Sementara itu, Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Wuranti, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 251 petugas dikerahkan, terdiri dari 221 petugas pendata lapangan dan 30 pengawas. Seluruh petugas telah mengikuti pelatihan pada 3–10 Juni 2026 agar memahami standar operasional prosedur (SOP), konsep, serta definisi pendataan.
“Kami berharap petugas dapat bekerja sesuai SOP dan memahami konsep pendataan dengan baik sehingga data yang dihasilkan akurat dan berkualitas,” tutur Hayu.
Menurut Hayu, sensus kali ini tidak hanya menyasar perusahaan besar. Usaha mikro, pedagang kaki lima, usaha keliling, hingga bisnis berbasis daring (online) juga menjadi sasaran pendataan. Bahkan, kondisi ekonomi rumah tangga turut dijaring dalam instrumen sensus.
“Dari sensus ini kita bisa melihat potensi ekonomi Kota Pekalongan secara menyeluruh. Yang didata tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga PKL, usaha keliling, hingga usaha online. Semua usaha akan terdata,” jelasnya.
Menyikapi potensi kekhawatiran masyarakat, Hayu menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak ada kaitannya dengan urusan perpajakan.
“Apabila ditemukan penolakan saat pendataan, BPS akan berkoordinasi dengan kelurahan, kecamatan, serta ketua RT setempat untuk memberikan pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat,” tandasnya. (nul)