“Peternak menyampaikan bahwa kemampuan produksi telur sangat besar, namun yang terserap masih sangat kecil. Sementara harga di pasar berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram, padahal harga acuannya Rp26.000. Ini yang perlu kita koordinasikan bersama,” katanya.
Taj Yasin menegaskan bahwa pasokan bahan baku untuk MBG harus benar-benar melibatkan masyarakat lokal. Jawa Tengah memiliki surplus produksi daging, telur, hasil perikanan, serta berbagai komoditas pangan lain yang seharusnya dapat diserap oleh SPPG.
“Kita ingin bahan baku ini benar-benar diambil dari masyarakat, tetapi tidak boleh merugikan mereka. Jangan sampai ada pembelian di bawah harga acuan pemerintah sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari program ini,” pungkasnya.
Baca Juga:Pekalongan Raih Opini WTP ke-11 Berturut-turut dari BPK, Terendah Se-JatengHaflah Akhirussanah di Gedung DPRD Kendal, 64 Siswa SD Muhammadiyah Purin Dilepas
Rapat koordinasi tersebut turut membahas pentingnya pemenuhan sertifikasi bagi SPPG, seperti Sertifikat Higiene Sanitasi Lingkungan dan Sarana (SHLS), sertifikat chef, sertifikat halal, serta sistem manajemen keamanan pangan. Dari 4.060 SPPG yang beroperasi, baru 3.345 yang memiliki SHLS dan hanya 575 yang memiliki sertifikat halal.
“Ini harus segera dikejar karena mayoritas masyarakat Jawa Tengah beragama Islam dan sertifikasi halal menjadi kebutuhan penting agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Taj Yasin. (yon)