Pekalongan, RADARPEKALONGAN.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan resmi mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kota Pekalongan pada Jumat (17/7/2026).
Penyampaian pengantar rancangan anggaran tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Pekalongan, A. Afzan Arslan Djunaid, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan yang digelar di Gedung Diklat Kota Pekalongan.
Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Aaf tersebut menjelaskan, penyesuaian APBD dilakukan untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer pusat maupun provinsi.
Baca Juga:Waspada Kekeringan Musim Kemarau di 7 Kecamatan, Dispaperta Batang Disagakan Puluhan Pompa AirDiduga Korsleting Listrik saat Magrib, Dua Rumah di Weleri Kendal Hangus Terbakar
“Ada beberapa perubahan yang kami ajukan untuk kebutuhan tahun 2026, di antaranya peningkatan fasilitas Pasar Banjarsari, pembangunan irigasi, serta penyesuaian program berdasarkan evaluasi penanganan banjir dan kondisi kota saat ini,” ujar Aaf, Jumat.
Dalam rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026, proyeksi pendapatan daerah Kota Pekalongan diproyeksikan naik 4,20 persen menjadi Rp 873,43 miliar. Kenaikan ini ditopang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penerimaan Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi.
Sementara itu, dari sisi alokasi belanja daerah diusulkan mengalami kenaikan hingga 13,90 persen menjadi Rp 971,83 miliar.
Tambahan anggaran belanja tersebut difokuskan pada perbaikan jalan dan drainase, penguatan tanggul penahan banjir dan rob, pengelolaan sampah, penambahan sarana operasional Pasar Banjarsari, perluasan jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) Jamkesda, hingga pengadaan armada pemadam kebakaran baru.
Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, mengapresiasi ketepatan waktu Pemkot Pekalongan dalam menyerahkan berkas usulan Perubahan KUA-PPAS 2026. Pihaknya akan segera menjadwalkan pembahasan mendalam guna mengevaluasi efektivitas penyerapan anggaran semester pertama.
“Kami berharap program yang belum optimal bisa segera dievaluasi. Jika nantinya terdapat realisasi pendapatan yang lebih baik, anggaran dapat dialokasikan untuk kegiatan yang sebelumnya belum tertampung,” kata Azmi Basyir.
Azmi menegaskan komitmen jajaran legislatif untuk mengawal pembahasan anggaran perubahan agar tetap adaptif, transparan, serta memberikan dampak ekonomi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan. (nul)