Kajen, RADARPEKALONGAN.ID – DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat menginisiasi pemberian bantuan pendidikan sekaligus menggelar pertemuan dengan wali murid dan wali santri menyusul peristiwa yang terjadi di sebuah padepokan atau pondok pesantren di Kecamatan Buaran.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian sekaligus komitmen bersama untuk memastikan para santri tetap dapat melanjutkan pendidikan dalam lingkungan yang aman dan nyaman.
Pertemuan yang berlangsung di MTs Salafiyah Simbang Kulon tersebut dihadiri oleh unsur DPRD, Kementerian Agama, pengurus yayasan, serta para orang tua santri. Selain menyerahkan bantuan operasional pendidikan, forum ini juga menjadi ajak komunikasi untuk memberikan penjelasan mengenai kesiapan madrasah yang akan menjadi tempat belajar baru bagi para santri.
Baca Juga:Meriahkan Hari Anak Nasional, LKKS Kota Pekalongan Gelar Jalan Sehat Inklusif di Lapangan JetayuPabrik Kemasan Premium Rp 728 Miliar Resmi Beroperasi di KIK Kendal, Serap 800 Tenaga Kerja
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun santri yang putus sekolah akibat peristiwa yang terjadi. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan pendataan sementara, sebanyak 40 santri tingkat MTs dari total 115 santri di Simbang Kulon telah terdata kembali untuk melanjutkan pendidikan.
DPRD bersama seluruh pihak terkait akan terus melakukan pendampingan dan pemantauan agar jumlah tersebut terus bertambah hingga seluruh santri kembali memperoleh layanan pendidikan yang layak.
“Kami ingin agar santri-santri tetap melanjutkan pendidikan, belajar di tempat yang aman dan nyaman. Jika nanti ada kendala, termasuk persoalan biaya pendidikan, kami akan berupaya mencarikan solusi agar mereka tetap bisa bersekolah,” ujar Abdul Munir usai pertemuan dengan wali murid dan wali santri.
Abdul Munir menambahkan bahwa pendidikan di lingkungan pesantren bukan sekadar proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, akhlak, serta penanaman nilai-nilai agama dan budaya.
Karena itu, pemerintah daerah bersama Kementerian Agama dan yayasan berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan maupun kekerasan.
“Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, Kementerian Agama, yayasan, dan masyarakat harus bersinergi agar anak-anak kita tetap bisa belajar dan tumbuh menjadi generasi yang berilmu serta berakhlak mulia,” kata Abdul Munir.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, Moh. Irkham, mengapresiasi para wali murid dan wali santri yang tetap memberikan dukungan kepada putra-putrinya untuk melanjutkan pendidikan.