SEMARANG, RADARPEKALONGAN.ID – Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Semarang (USM) menyelenggarakan seminar nasional bertema “Kota Tangguh dan Layak Huni” di Gedung Menara USM Lantai 7, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara hibrida melalui platform Zoom Meeting ini menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai latar belakang keilmuan dan praktisi perencanaan kota.
Acara dibuka oleh Wakil Dekan Fakultas Teknik USM, Dr. Kusrin, S.T., M.T. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia akademik, mahasiswa, dan praktisi untuk menghasilkan gagasan konkret dalam penyusunan tata ruang yang adaptif serta mampu menjawab tantangan perkotaan yang semakin kompleks.
Baca Juga:Kades Pidodo Kulon Sampaikan Aspirasi Perbaikan Tanggul Bodri ke Bupati KendalPetani Kendal Temukan Jasad Pria di Kebun Jati Perhutani Tersono Batang
Sesi pertama menghadirkan pakar sosio-ekonomi USM, Dr. Hendrianto Sundaro, S.E., M.T., yang memaparkan hasil risetnya mengenai daya lenting kampung kota di Semarang dalam menghadapi berbagai krisis.
Penelitiannya mengidentifikasi tiga pola adaptasi UMKM lokal, yakni Adaptif-Inovatif berbasis digital di pusat kota, Adaptif-Konservatif di kawasan pesisir dan industri, serta Adaptif-Kohesif yang bertumpu pada solidaritas sosial di wilayah perbukitan.
“Ketahanan kota di era modern tidak cukup dibangun dari infrastruktur fisik semata. Fondasi utamanya justru berasal dari kemampuan komunitas lokal dan ekonomi kerakyatan untuk bertahan dan beradaptasi,” tegas Hendrianto di hadapan para peserta.
Sementara itu, Direktur CV Geopaksi Karya Konsultan, Prayogi, S.T., M.Si., mengangkat isu tata ruang kawasan pesisir. Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) darat dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) laut.
Menurutnya, integrasi kedua dokumen perencanaan tersebut diperlukan untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang, mengurangi risiko abrasi dan rob, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan.
Di sesi akhir, Ketua Ikatan Ahli Perencana (IAP) Jawa Tengah, Arif Gandapurnama, S.T., M.T., memaparkan proyeksi bahwa pada tahun 2035 sekitar 66,6 persen penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan.
Kondisi ini menuntut pemenuhan 28 indikator kualitas hidup yang mengacu pada standar ISO 37123 dan MLCI (Metropolitan Livability Composite Index), serta penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan Biru yang memadai. Ia juga mengingatkan pentingnya infrastruktur inklusif yang mampu mengantisipasi tantangan disrupsi teknologi kecerdasan buatan hingga fenomena urban heat island.