KENDAL, RADARPEKALONGAN.ID — Delapan persoalan strategis menjadi tantangan utama yang membayangi arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal, Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2027 mendatang.
Kedelapan fokus utama tersebut meliputi optimalisasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, pemerataan infrastruktur, mitigasi risiko bencana, perlindungan sosial dan gender, serapan tenaga kerja, hingga kualitas lingkungan hidup dan tata kelola birokrasi.
Rincian arah kebijakan daerah tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi, saat membacakan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD TA 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kendal, Selasa (3/11/2026).
Baca Juga:Boyong Ratusan Siswa ke Perpusda, MI Salafiyah Karanganyar Tumbuhkan Budaya Literasi Sejak DiniKota Pekalongan Sabet Juara III Posyandu Tingkat Jateng, Kecamatan Pekalongan Selatan Raih Juara II
Wabup Benny Karnadi menegaskan bahwa strategi pembangunan tahun anggaran 2027 akan dititikberatkan pada akselerasi tata kelola pemerintahan yang responsif serta penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah.
Pemkab Kendal menyiapkan serangkaian program kerja lintas sektor, mulai dari diversifikasi pertanian, penguatan investasi industri ramah lingkungan, peningkatan kemantapan jalan menuju pusat ekonomi, hingga penerapan program zero waste dalam pengelolaan sampah.
Langkah ini diambil demi menjawab kebutuhan mendasar warga, di samping menekan tingkat kemiskinan daerah melalui perluasan kesempatan kerja serta peningkatan ketahanan pangan lokal.
Sementara itu, Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodik, mengungkapkan bahwa mayoritas sorotan fraksi-fraksi di legislatif berfokus pada efisiensi potensi pendapatan daerah serta penetapan skala prioritas belanja publik.
“Pembahasan akan dilakukan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kami berharap sebelum batas akhir 30 November sudah tercapai kesepahaman mengenai program prioritas,” katanya.
Mahfud menambahkan bahwa seluruh aspirasi dan masukan riil masyarakat yang dihimpun melalui agenda reses para anggota dewan dipastikan masuk dalam materi krusial pembahasan RAPBD 2027. (fur)