Dorong Pelayanan Publik Responsif, Wali Kota Pekalongan Minta Camat dan Lurah Keluar dari Zona Rutinitas

Dorong Pelayanan Publik Responsif, Wali Kota Pekalongan Minta Camat dan Lurah Keluar dari Zona Rutinitas
ISTIMEWA. ARAHAN - Wali Kota Pekalongan, A. Afzan Arslan Djunaid, saat memberikan arahan dalam kegiatan Pelatihan Teknis Manajemen Pemerintahan dan Pelayanan Publik bersama camat dan lurah.
0 Komentar

PEKALONGAN, RADARPEKALONGAN.ID — Wali Kota Pekalongan, A. Afzan Arslan Djunaid, menekankan pentingnya peran strategis para camat dan lurah sebagai garda terdepan birokrasi pemerintahan untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif, adaptif, dan solutif.

Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota yang akrab disapa Aaf saat memberikan arahan dalam kegiatan Pelatihan Teknis Manajemen Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang diselenggarakan di Asrama Muria BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Aaf menegaskan bahwa camat dan lurah berada pada posisi paling depan yang bersentuhan langsung dengan denyut kehidupan masyarakat sehingga dituntut mampu memahami dinamika persoalan di wilayah kerjanya masing-masing.

Baca Juga:Sidik Jari Laten di Paralon Ungkap Pembunuhan Sadis di Kendal, 5 Tersangka Dibekuk PolisiBayangi Pembangunan 2027, Pemkab dan DPRD Kendal Bahas Delapan PR Strategis dalam RAPBD

Ia meminta jajaran aparatur kewilayahan agar tidak sekadar berpuas diri dengan menjalankan tugas administratif yang bersifat monoton dan terjebak dalam rutinitas harian.

“Camat dan lurah ini merupakan ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, saya berharap kualitas pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan. Jangan hanya terpaku pada rutinitas dan urusan administratif, tetapi bagaimana kita bisa hadir, mendengar, serta memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Aaf.

Lebih lanjut, Wali Kota mendorong para camat dan lurah untuk menunjukkan sikap proaktif dengan rutin turun langsung meninjau kondisi riil warga di lapangan guna memangkas jarak birokrasi.

Ia juga berpesan agar segala keterbatasan fasilitas, pagu anggaran, maupun sumber daya manusia (SDM) tidak dijadikan hambatan, melainkan cambuk untuk memacu kreativitas manajerial.

“Jangan selalu menunggu laporan atau instruksi, tetapi harus proaktif turun ke lapangan dan melihat langsung kondisi masyarakat. Keterbatasan anggaran maupun SDM jangan menjadi alasan untuk tidak berinovasi. Justru kita harus semakin kreatif mencari solusi agar pelayanan publik semakin baik dan masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” tegasnya.

Pemerintah Kota Pekalongan berharap penguatan kapasitas aparatur ini mampu mempererat kolaborasi lintas sektor bersama unsur RT/RW, tokoh masyarakat, hingga pemuda demi mewujudkan tata kelola kota yang maju, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia. (nul)

0 Komentar