FGD, Bupati, Dandim dan Kapolres Membincang Isu Kesejahteraan Daerah Sampai Pemilu

Isu Kesejahteraan Daerah Sampai Pemilu
PAPARAN - Bupati Dico M Ganinduto memaparkan materi tentang kesejahteraan saat FGD yang diinisiasi Kodim 0715 Kendal bersama satuan peserta lintas elemen, Selasa (3/10/2023), di kawasan River Walk Boja.
0 Komentar

Sementara tema tentang kesejahteraan masyarakat secara khusus dipaparkan Bupati Dico M Ganinduto. Menurut Bupati, masyarakat dikatakan sejahtera jika memenuhi 5 indikator, yakni pangan, sandang, papan, akses pendidikan, dan akses kesehatan. Kalau indikator ini terpenuhi, bisa dikatakan seseorang sudah sejahtera,” terangnya.

Diakui Dico, pemerintah sendiri sejauh ini belum memiliki standar yang pasti untuk mengukur kesejahteraan, yang ada justru standar kemiskinan masyarakat. Maka untuk menentukan sebuah daerah berindikator baik, indikasinya bisa menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka pengangguran dan angka kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. ” Alhamdulillah di Kabupaten Kendal sudah menjukkan kerah yang lebih baik dari sebelumnya,” tukas Bupati.

“Kami tidak mungkin bekerja sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka kami bersama Forkopimda dan stakeholder terkait terus bersama-sama bergerak dalam mensejahterakan masyarakat, dan kita harus memiliki kesadaran bersama untuk membangun Kabupaten Kendal,” tutur Bupati Dico.

Baca Juga:Pemkot Gandeng UGM Kuatkan Branding Potensi Kampung TempeKuota PPPK Guru di Batang Belum Terpenuhi

Bupati Kendal berharap, melalui kegiatan FGD ini stakholder terkait dapat memiliki persepsi yang sama dalam membangun Kabupaten Kendal yang lebih baik lagi.

Ia juga mengajak seluruh stakeholder terkait, agar bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Kendal menjelang Pemilu 2024, jaga persatuan bangsa, beda pilihan soal biasa yang penting tetap rukun dan damai.

Tidak hanya soal kesejahteraan dan Pemilu 2024, sejumlah isu lokal pun sempat dibahas di FGD ini. Salah satunya soal pengelolaan sampah yang masih butuh atensi bersama.

Direktur Falken UPVC, Syamsunar mengatakan, urusan sampah bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah saja, namun semua pihak juga harus bergerak dalam mengatasi urusan sampah. “Kalau semua pihak bisa berkolaborasi menangani persoalan sampah, maka masalah ini bisa tertangani dengan lebih baik. Pengelolaannya ditingkatkan, nilai tambah ekonominya dioptimalkan,” ujarnya. (red/sef)

0 Komentar