Menteri Yasonna di Oxford: Semua Individu Berhak Diperlakukan secara Terhormat

Menteri Yasonna di Oxford
Menkumham Yasonna H Laoly saat menjadi pembicara di Oxford. (Dok/Kemenkumham)
0 Komentar

RADARPEKALONGAN.IDMenteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menghadiri konferensi yang diselenggarakan oleh Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama, Universitas Brigham Young, bekerja sama dengan Sekolah Hukum Notre Dame dan Universitas Oxford, Inggris.

Kehadiran Menteri Yasonna di Oxford itu untuk menjadi pembicara utama soal human dignity atau martabat manusia di hadapan para peserta dari berbagai negara.

Kegiatan ini digelar dalam upaya menggalang dukungan global untuk menetapkan Hari Martabat Manusia melalui Resolusi Majelis Umum PBB. Resolusi PBB ini akan memberikan pengakuan atas martabat manusia sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental.

Baca Juga:KAI Daop 4 Semarang Tutup 36 Perlintasan Sebidang Tidak ResmiSatlantas Polres Pekalongan Kota Musnahkan Knalpot Brong Hasil Operasi Patuh Candi 2023

Konferensi ini mengambil tema “Perspektif Peradaban mengenai Martabat Manusia” (Civilizational Perspectives on Human Dignity), dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari berbagai negara, yang merupakan para Ahli Hukum Internasional dan para pejuang HAM internasional.

Tampil sebagai Pembicara Utama, Yasonna menjelaskan bahwa isu human dignity atau martabat manusia dapat dilihat dari berbagai konteks yang berbeda karena keragaman budaya. Namun hal itu tidak menghapuskan persamaan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang terhormat tanpa dibeda-bedakan.

“Persepsi yang berbeda tentang martabat manusia tidak menghapuskan fakta bahwa semua individu berhak diperlakukan secara terhormat, terlepas dari latar belakang, ras, jenis kelamin, atau status sosial seseorang,” ujar Yasonna.

Yasonna juga mengungkapkan martabat manusia memiliki keterkaitan dengan keadilan sosial dan perlakuan yang adil.

“Konsep martabat manusia sangat terkait dengan Hak Asasi Manusia, karena HAM menciptakan tatanan yang menjunjung martabat setiap manusia,” ungkap Yasonna.

Dalam konferensi itu Yasonna menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan prioritas perlindungan HAM di Indonesia ditujukan pada kelompok paling rentan dan terpinggirkan. Kelompok ini termasuk orang lanjut usia, anak-anak, perempuan, fakir miskin, dan penyandang disabilitas.

Salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia adalah pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu sebagai bentuk akses terhadap keadilan yang merata bagi semua masyarakat.

0 Komentar