RADARPEKALONGAN.ID, WIRADESA – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, menginstruksikan seluruh Camat dan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Pekalongan untuk secara aktif menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayahnya masing-masing. Instruksi tegas ini disampaikan menyusul makin dekatnya tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.
Pesan tersebut ditegaskan Sukirman dalam forum konsolidasi sekaligus acara Halalbihalal Paguyuban Bahurekso yang dihadiri seluruh Kades dan Lurah se-Kabupaten Pekalongan di Hotel Grand Dian, Wiradesa, Rabu, 15 April 2026.
Selain membahas stabilitas keamanan jelang Pilkades, pertemuan ini menjadi medium strategis pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi ihwal kebijakan efisiensi anggaran di tengah dinamika ekonomi nasional.
Baca Juga:Modernisasi Pertanian Kendal: Petani Gondoharum Tinggalkan Krombong, Beralih ke Gerobak AngkongAsyik Nongkrong Saat Jam Belajar, Puluhan Pelajar SMA Terjaring Razia Satpol PP di Petungkriyono
Sukirman menjelaskan, merespons keterbatasan ruang fiskal pada 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan bersama DPRD setempat telah menyepakati langkah efisiensi belanja dinas secara terukur. Salah satu manuver kebijakan yang paling menonjol adalah pembatalan rencana pembangunan gedung baru DPRD Kabupaten Pekalongan. Alokasi dana proyek tersebut secara utuh dialihkan untuk membiayai perbaikan infrastruktur jalan raya.
“Situasi anggaran saat ini memang cukup berat, namun kita tidak boleh berhenti. Kita harus mengubah etos kerja dan mencari solusi kreatif. Prioritas kita saat ini adalah infrastruktur, karena jalan adalah etalase pembangunan. Sehebat apa pun program pembangunan manusia, jika akses jalannya rusak, dampaknya tidak akan terasa maksimal oleh masyarakat,” ujar Sukirman memaparkan landasan kebijakan tersebut.
Pemkab Pekalongan sendiri telah memproyeksikan tahun 2027 sebagai “Tahun Infrastruktur”. Menyadari estimasi kebutuhan anggaran memuluskan ruas jalan yang menembus angka Rp 300 miliar, perbaikan mulai dicicil pelaksanaannya pada 2026 ini melalui skema efisiensi yang ketat.
Peringatan Meredam Isu Politisasi di Desa
Terkait dengan agenda demokrasi tingkat desa, Sukirman menitipkan pesan khusus kepada aparat kewilayahan untuk meredam potensi konflik. Ia mewanti-wanti agar tidak ada celah bagi masuknya politisasi isu yang berpotensi memecah belah warga.
“Kami meminta para kepala desa untuk tetap proaktif merangkul warga, memberikan penjelasan yang transparan mengenai keterbatasan anggaran, dan membuktikan kinerja melalui pelayanan nyata seperti penanganan kesehatan dan bantuan sosial. Jangan biarkan isu administratif dipolitisasi untuk mengganggu stabilitas desa,” tuturnya menegaskan.