RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) segera mengebut pelaksanaan vaksinasi campak yang dikhususkan bagi tenaga kesehatan (nakes). Langkah preventif dan taktis ini diambil guna merespons tren peningkatan kasus campak yang tengah melanda skala nasional.
Program imunisasi ini ditargetkan mulai bergulir pada akhir bulan April 2026. Fokus utamanya adalah memberikan benteng perlindungan ekstra bagi para petugas layanan kesehatan yang memiliki risiko tinggi terpapar penyakit menular tersebut.
Programmer Imunisasi Dinkes Kota Pekalongan, Samsiyah Ratnawati, memaparkan data epidemiologi yang menjadi landasan kebijakan. Sepanjang tahun 2025, tercatat terdapat 63.769 kasus suspek campak di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 49.275 kasus telah melalui uji laboratorium dan 11.094 di antaranya terkonfirmasi positif.
Baca Juga:Modernisasi Pertanian Kendal: Petani Gondoharum Tinggalkan Krombong, Beralih ke Gerobak AngkongAsyik Nongkrong Saat Jam Belajar, Puluhan Pelajar SMA Terjaring Razia Satpol PP di Petungkriyono
“Jika dilihat, sekitar 24,6 persen dari kasus suspek yang diperiksa benar-benar terkonfirmasi campak. Angka ini tergolong tinggi, sehingga perlu langkah cepat untuk mencegah terjadinya wabah, pandemi, maupun endemi,” ujar Samsiyah.
Kondisi Darurat di Tingkat Daerah
Dinamika penularan di tingkat daerah turut menjadi atensi serius pemerintah. Memasuki tahun 2026, Provinsi Jawa Tengah telah mencatat 11 kasus campak pada anak yang seluruhnya berujung pada perawatan intensif di rumah sakit. Kondisi darurat ini kian diperparah dengan adanya laporan mengenai tenaga medis di Jawa Barat yang meninggal dunia akibat infeksi campak.
Menyikapi situasi krisis tersebut, Dinkes menargetkan vaksinasi bagi kelompok prioritas yang berhadapan langsung dengan pasien. Mereka meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, bidan, perawat, ahli gizi, hingga seluruh staf non-medis yang menunjang fasilitas kesehatan.
“Kesiapan vaksin dan perlengkapan sudah tersedia. Saat ini kami sedang melakukan validasi data sasaran untuk mempersiapkan pelaksanaan vaksinasi. Kami juga telah menerima surat edaran dari Kementerian Kesehatan dan tengah melakukan sosialisasi. Selanjutnya, kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah provinsi,” kata Samsiyah membeberkan prosedur persiapan.
Berdasarkan estimasi awal, jumlah sasaran vaksinasi ini diperkirakan mencapai 400 orang, sembari menunggu finalisasi validasi data di lapangan. Kebijakan ini pun mendapat respons positif dari kalangan tenaga kesehatan yang menyadari krusialnya proteksi diri.