Nelayan Kecil Terancam, HNSI Batang Soroti Rencana Reklamasi Dua Pulau Buatan KITB

Nelayan Kecil Terancam, HNSI Batang Soroti Rencana Reklamasi Dua Pulau Buatan KITB
M. DHIA THUFAIL ARAHAN - Ketua DPC HNSI Batang, Teguh Tarmujo memberikan arahan saat Muscab HNSI, Senin (13/4/2026).
0 Komentar

RADARPEKALONGAN.ID, BATANG – Rencana pembangunan dua pulau buatan di kawasan pesisir Kabupaten Batang mulai memicu kekhawatiran. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Batang menyoroti proyek reklamasi tersebut lantaran berpotensi mengancam ruang tangkap (fishing ground) nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya di perairan dangkal.

Ketua DPC HNSI Kabupaten Batang, Teguh Tarmujo, menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan kajian mendalam terkait proyek tata ruang laut tersebut. Fokus utama kajian HNSI berada pada penetapan zonasi dan titik lokasi pasti pembangunan pulau.

“Kita pelajari dulu secara saksama. Sejauh mana rencana zonasi dan pengembangan kawasan industri yang akan memanfaatkan ruang laut itu, termasuk titik lokasinya,” ujar Teguh saat memberikan keterangan, Kamis (16/4/2026).

Baca Juga:Modernisasi Pertanian Kendal: Petani Gondoharum Tinggalkan Krombong, Beralih ke Gerobak AngkongAsyik Nongkrong Saat Jam Belajar, Puluhan Pelajar SMA Terjaring Razia Satpol PP di Petungkriyono

Teguh menambahkan, HNSI Batang belum menetapkan sikap resmi. Pihaknya masih menunggu penjelasan komprehensif melalui agenda sosialisasi lanjutan dari pihak pengembang dalam waktu dekat.

Ancaman bagi Ruang Tangkap Nelayan Tradisional

Kekhawatiran terbesar HNSI tertuju pada nasib para nelayan tradisional. Mayoritas nelayan di kawasan tersebut menggunakan armada kapal kecil yang jangkauan jelajahnya sangat bergantung pada area perairan pesisir.

“Fishing ground nelayan kecil itu di bawah 12 mil, bahkan banyak yang hanya beberapa mil dari pantai. Ini yang harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.

Apabila lokasi pembangunan dua pulau buatan tersebut merampas area tangkapan nelayan, potensi konflik ruang laut dinilai sulit dihindari. Dalam situasi terburuk tersebut, HNSI menyatakan kesiapannya untuk berada di garda terdepan guna membela hak-hak ekonomi nelayan pesisir.

“Kalau nanti terbukti berdampak pada aktivitas nelayan, tentu kami akan mengambil sikap tegas,” tandas Teguh.

Klarifikasi Ekosistem Lumba-lumba dan Proyek KITB

Dalam kesempatan yang sama, Teguh juga menanggapi isu yang mengaitkan kemunculan mamalia laut, lumba-lumba, dengan masifnya aktivitas industri belakangan ini. Ia menepis asumsi tersebut dengan menyebut bahwa mamalia laut itu sudah menjadi bagian dari ekosistem pesisir Batang sejak lama.

“Sejak dulu, satu sampai dua mil dari muara sudah sering terlihat lumba-lumba, bahkan mengiringi perahu nelayan,” ungkapnya. Ia juga memastikan adanya kearifan lokal nelayan setempat yang selalu melepaskan kembali lumba-lumba apabila tak sengaja terjerat jaring.

0 Komentar