RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Infrastruktur ini dinilai krusial sebagai solusi strategis untuk mengurai benang kusut krisis sampah di wilayah eks-Keresidenan Pekalongan.
Desakan tersebut disuarakan Azmi seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan terkait Pengambilan Keputusan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 di Gedung Diklat Kota Pekalongan.
Menurut Azmi, fasilitas PSEL yang rencananya akan dibangun di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Pekalongan Selatan, dirancang untuk menampung dan mengelola volume sampah dari empat daerah di wilayah Pekalongan Raya.
Baca Juga:Kabar Gembira! Pekalongan-Batang Resmi Masuk Proyek Giant Sea Wall, Warga Pesisir Siap Terbebas dari Rob!Miris! 300 Sekolah di Batang Rusak, Terkendala Anggaran Perbaikan Diprediksi Butuh 45 Tahun
“Sekarang ini kita menghadapi persoalan sampah yang harus segera ditangani. Rencananya akan dibuat PSEL di Pekalongan Selatan, tepatnya di Kuripan. Ini nanti mencakup coverage sampah dari empat daerah. Tentu kita berharap Kota Pekalongan memiliki kontribusi (beban) paling kecil dibanding daerah lain,” urai Azmi.
Kompensasi Ekonomi Harus Proporsional
Lebih lanjut, Azmi memberikan catatan khusus terkait operasional PSEL. Mengingat luas Kota Pekalongan yang sangat terbatas—hanya sekitar 45 kilometer persegi dibandingkan kabupaten tetangga yang mencapai lebih dari 1.000 kilometer persegi—penyediaan lahan PSEL harus diimbangi dengan kompensasi yang proporsional bagi warga lokal.
Ia menuntut agar fasilitas regional ini mampu memberikan efek ganda (multiplier effect) secara ekonomi, seperti penyerapan tenaga kerja warga sekitar dan terbukanya peluang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Harapannya dengan adanya PSEL ini, ada benefit yang bisa dirasakan masyarakat. Jadi tidak hanya sekadar tempat pengolahan sampah, tapi juga memberikan nilai tambah,” jelasnya.
Pihaknya mengingatkan pemerintah agar tidak lengah. Jika urusan sampah diabaikan, hal ini dapat menjadi “bom waktu” yang memicu rentetan masalah baru, mulai dari pencemaran lingkungan akut, wabah penyakit, hingga potensi konflik sosial.
Dukungan Pusat Mutlak untuk Atasi Banjir Bremi-Meduri
Selain fokus pada mitigasi darurat sampah, DPRD Kota Pekalongan juga menyoroti lambatnya penanganan banjir luapan Sungai Bremi-Meduri. Azmi secara terbuka menyatakan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan tidak akan sanggup menuntaskan proyek infrastruktur pengendalian banjir tersebut sendirian.