RADARPEKALONGAN.ID, KAJEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, Jawa Tengah, dihadapkan pada pekerjaan rumah yang serius di sektor pendidikan. Tercatat, hampir 2.000 anak di wilayah tersebut belum mengenyam pendidikan atau masuk dalam kategori Anak Tidak Sekolah (ATS).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pekalongan, Kholid, mengungkapkan bahwa tingginya angka ATS ini salah satunya dipicu oleh minimnya akses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketimpangan pemerataan fasilitas, khususnya ketiadaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di sejumlah wilayah, menjadi faktor penentu.
“Faktornya kan kalau di tingkat SMA itu ada namanya akses pendidikan. Karena di wilayah Kandangserang, Paninggaran itu ada enam kecamatan yang akses pendidikan di sekolah SMA Negeri itu belum pemerataan,” jelas Kholid saat memberikan keterangan, baru-baru ini.
Baca Juga:Modus Licik Tukar Emas Palsu Pakai Surat Asli di Kendal Terbongkar, 2 Pelaku Diringkus PolisiPeringati Hari Tari Dunia ke-44, Penari Pekalongan Gelar Maraton 10 Jam Menari Nonstop
Daya Tampung Tak Sebanding dengan Lulusan SMP
Lebih lanjut, Kholid memaparkan bahwa jumlah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayahnya sangat tinggi, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan daya tampung SMA negeri yang tersedia. Akibatnya, banyak siswa yang kesulitan terserap ke sekolah negeri dan terhambat untuk melanjutkan pendidikannya.
Untuk mengurai benang kusut ini, Dindikbud merekomendasikan perlunya intervensi pembangunan sarana pendidikan baru guna menampung para lulusan SMP tersebut.
“Nah, yang lulus banyak, tetapi akses untuk diterimanya berkurang. Ini yang harus kita dorong bareng-bareng, barangkali itu butuh adanya pembangunan SMA atau SMK baik negeri maupun swasta,” tegasnya menyoroti solusi jangka panjang.
Komitmen Lanjutan Validasi Data
Meski masih menyisakan angka nyaris 2.000 anak yang tidak bersekolah, Kholid menyebut penanganan ATS di Kabupaten Pekalongan sebenarnya telah menunjukkan progres. Pada tahun 2024 lalu, daerah ini bahkan diklaim mencatatkan tren penanganan ATS terbaik di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Guna menuntaskan sisa persoalan tersebut, pemerintah daerah telah melakukan validasi data pendidikan secara serentak pada 14 Maret lalu. Langkah ini diiringi dengan kampanye kesadaran pendidikan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dari tingkat desa hingga kecamatan.
“Pemerintah daerah komitmen, semua masyarakat Pekalongan mengikuti tren dengan masalah ATS. Sehingga dari desa, kecamatan, maupun pemerintah betul-betul membantu menyadarkan masyarakat biar tidak ada lagi anak-anak di Pekalongan yang tidak sekolah,” tutur Kholid. (had)