Warning Keras Wabup Batang! Jangan Korupsi Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Diminta Waspada

Warning Keras Wabup Batang! Jangan Korupsi Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Diminta Waspada
Wakil Bupati Batang - Suyono
0 Komentar

RADARPEKALONGAN.ID, BATANG – Warning keras datang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang! Wakil Bupati Batang, Suyono, tak main-main memberikan peringatan tegas terkait pelaksanaan program krusial pemerintahan, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwanti-wanti untuk bekerja lurus dan patuh pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Pasalnya, program mulia yang menyasar perbaikan gizi masyarakat ini rawan disalahgunakan dan sangat berpotensi menjadi ladang korupsi baru bagi oknum tak bertanggung jawab!

Tak sekadar gertak sambal, Suyono yang juga menduduki kursi Ketua Satgas SPPG blak-blakan menyoroti temuan mencengangkan di lapangan. Ia membeberkan adanya dapur penyedia makanan MBG yang berlokasi terlalu dekat dengan kandang ayam.

Baca Juga:Keterbatasan Akses SMA Negeri Picu 2.000 Anak di Kabupaten Pekalongan Tidak SekolahModus Licik Tukar Emas Palsu Pakai Surat Asli di Kendal Terbongkar, 2 Pelaku Diringkus Polisi

Menurutnya, aspek kesehatan dan sanitasi adalah harga mati yang tak bisa ditawar dalam operasional dapur umum ini.

“Harus sesuai SOP dari Dinas Kesehatan. Kalau dekat kandang atau berpotensi membawa penyakit seperti lalat, jelas tidak diperbolehkan,” tegas Suyono berapi-api.Ia mendesak agar dapur SPPG yang jorok dan tak layak segera dipindahkan ke lokasi yang lebih steril.

“Kalau kandang ayam sudah ada lebih dulu, mestinya lokasi SPPG yang menyesuaikan. Ini perlu dievaluasi. Jangan hanya melihat titik lokasi tanpa kajian kesehatan. Ini menyangkut kualitas makanan masyarakat,” sentilnya tajam.

Awas Akumulasi Korupsi, Sekolah Diminta Turun Tangan!

Bukan cuma urusan kebersihan lingkungan yang bikin geleng-geleng kepala, Suyono juga mengendus adanya potensi penyimpangan anggaran dalam penyediaan porsi makanan. Ia menegaskan, pemotongan budget makanan yang tak sesuai nilai gizi dan harga yang ditetapkan adalah bentuk korupsi nyata yang merugikan negara!

“Kalau seharusnya Rp 8.000 tapi hanya Rp 5.000 atau Rp 6.000, itu bisa menjadi akumulasi korupsi,” bebernya memberikan peringatan keras.

Melihat celah rawan ini, Wabup Suyono langsung menginstruksikan pihak sekolah agar tidak cuma duduk manis dan terima beres. Sekolah wajib menjadi garda terdepan untuk mengecek kelayakan dan kualitas porsi makanan sebelum dibagikan ke siswa.

“Sekolah harus membuka dan memastikan makanan yang dikirim itu layak, sesuai standar atau tidak,” wanti-wantinya.

0 Komentar