Imbas Fiskal Daerah, Kepesertaan PBI BPJS Kesehatan Batang Turun 109 Ribu Jiwa pada 2026

Imbas Fiskal Daerah, Kepesertaan PBI BPJS Kesehatan Batang Turun 109 Ribu Jiwa pada 2026
NOVIA ROCHMAWATI PAPARKAN DATA - Kepala BPJS Cabang Pekalongan Sri Mugirahayu saat menyampaikan data kepesertaan di wilayah Pekalongan dan sekitarnya.
0 Komentar

RADARPEKALONGAN.ID, BATANG – Kabupaten Batang mencatatkan penurunan signifikan pada jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditanggung oleh pemerintah daerah (Pemda) pada tahun 2026. Tercatat, angka kepesertaan BPJS Kesehatan untuk segmen ini menyusut hingga 109.777 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan di Kabupaten Batang ini merupakan bagian dari gelombang penyusutan skala regional. Di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang (KC) Pekalongan yang menaungi empat daerah, total pengurangan menyentuh angka 448.068 peserta PBI Pemda.

Imbasnya, kebutuhan alokasi anggaran iuran turut terkoreksi tajam, dari Rp 261,2 miliar pada 2025 menjadi Rp 193,8 miliar di tahun 2026. Terdapat penurunan kebutuhan anggaran sebesar Rp 67,3 miliar di wilayah tersebut.

Baca Juga:Investasi Triliunan di KEK Kendal, Gubernur Jateng Minta Investor Utamakan Tenaga Kerja LokalPenuhi Hak Pendidikan Napi, Lapas Pekalongan Gandeng SKB Gelar Program Kejar Paket

Kepala BPJS Kesehatan KC Pekalongan, Sri Mugirahayu, membeberkan bahwa fluktuasi angka kepesertaan ini sangat bergantung pada dinamika kebijakan dan kapasitas keuangan masing-masing pemerintah daerah.

“Di awal tahun 2026 ada penyesuaian dari pemerintah daerah terkait kemampuan fiskal, sehingga jumlah peserta PBI Pemda mengalami perubahan,” ujar Sri Mugirahayu saat memberikan keterangan dalam agenda diskusi media di De Blado, Batang, Kamis, 7 Mei 2026.Tantangan Iuran Mandiri dan Status UHC

Kendati mengalami penyusutan peserta secara drastis, Kabupaten Batang tercatat masih menyandang status Universal Health Coverage (UHC) cut off (CO), sejajar dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Status ini mengindikasikan bahwa kesinambungan pembiayaan JKN di wilayah tersebut bersandar kuat pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kondisi ini berbeda dengan Kota Pekalongan. Daerah tersebut menjadi satu-satunya wilayah di area kerja KC Pekalongan yang menyandang status UHC non cut off (NCO), dengan jumlah kepesertaan PBI yang diklaim relatif stabil, bahkan mencatatkan penambahan 20 orang.

Selain segmen bantuan pemerintah, BPJS Kesehatan juga menyoroti segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Khusus di Kabupaten Batang, target penerimaan iuran dari peserta mandiri dipatok sebesar Rp 31,5 miliar.

Secara keseluruhan di empat daerah KC Pekalongan, tingkat kolektibilitas iuran PBPU mencapai 96,54 persen dari target Rp 140,1 miliar. Namun, kolektibilitas pada tahun berjalan baru menyentuh 70,83 persen. Hal ini menyoroti tantangan klasik keberlanjutan JKN, yakni rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk melunasi iuran bulanan tepat waktu.

0 Komentar