Guna mengantisipasi hambatan tersebut, DPRKP Batang kini tengah bergerak aktif melakukan lobi demi mengamankan pasokan dana alternatif dari instansi vertikal di level kementerian maupun pemerintah provinsi.
“Tahun ini saja kita hanya dapat 161 unit. Makanya, kami juga terus berupaya ke kementerian maupun provinsi supaya ada tambahan bantuan untuk mempercepat pengurangan RTLH,” terang Tatang lebih lanjut.
Langkah taktis pencarian dana pendamping ke pemerintah pusat diharapkan dapat segera membuahkan hasil dalam waktu dekat. Merujuk pada koordinasi awal bersama kementerian terkait, setiap pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia berpeluang besar mengamankan kuota tambahan kompensasi perbaikan sekitar 200 unit rumah.
Baca Juga:Ancaman El Nino Godzilla, BPBD Kendal Siaga Krisis Air Bersih dan Kebakaran Hutan di Kemarau 2026Maju ke Tingkat Nasional, TPA Ibunda Batang Wakili Jateng di Ajang TAMASYA Kemendukbangga
“Kalau dari pusat kemarin informasinya rata-rata kabupaten kota bisa dapat sekitar 200 unit,” pungkas Tatang optimistis. (fel)