RADARPEKALONGAN.ID, KENDAL – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kendal mulai memperketat langkah antisipasi serta mitigasi guna menghadapi ancaman fenomena iklim El Nino “Godzilla”. Fenomena ini diprediksi akan memicu kekeringan panjang serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang musim kemarau tahun 2026.
Formulasi kesiapsiagaan tersebut dibahas secara komprehensif dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di ruang Ngesti Widhi Setda Kendal, pada Senin (18/5/2026) sore. Agenda ini melibatkan pemangku kepentingan eksternal pelindung kawasan hijau, mulai dari Perhutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), hingga Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
Kasi Kedaruratan BPBD Kabupaten Kendal, Iwan Sulistyo, menegaskan bahwa instansinya kini tengah mengintensifkan edukasi mitigasi kebencanaan sekaligus menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam meminimalkan faktor pemicu kebakaran.
Baca Juga:Maju ke Tingkat Nasional, TPA Ibunda Batang Wakili Jateng di Ajang TAMASYA KemendukbanggaBerpacu dengan Waktu, Pembangunan Tahap Akhir RSUD Kraton Ditargetkan Rampung Akhir 2026
“Kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait mitigasi kekeringan dan kewaspadaan terhadap ancaman karhutla. Kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran,” tegas Iwan Sulistyo.
Menurut Iwan, konsolidasi antarlembaga menjadi pilar krusial mengingat hamparan hutan produktif maupun konservasi di Kendal memiliki indeks kerawanan kebakaran yang sangat tinggi saat terpapar kemarau ekstrem.
“Perhutani, PTPN, dan BKSDA memiliki wilayah hutan yang luas di Kendal dan memiliki potensi tinggi terjadinya kebakaran hutan. Karena itu kesiapsiagaan harus dilakukan sejak sekarang,” ujarnya memetakan risiko hulu.
Pemetaan Wilayah Terdampak dan Sektor Ketahanan Pangan
Di sektor hilir, BPBD Kendal mulai mengonsolidasikan armada tangki pasokan air bersih guna mengantisipasi kelangkaan air di permukiman padat. Strategi dropping bantuan air bersubsidi nantinya akan diprioritaskan bagi desa-desa dengan tingkat kelangkaan paling parah.
Meski demikian, manajemen data logistik masih terus diperbarui. Pihak BPBD tengah menunggu laporan mutakhir dari tingkat kecamatan untuk validasi peta kerawanan sosiologis teranyar.
“Data yang kami miliki masih berdasarkan kondisi tahun 2023 sampai 2025. Kami masih menunggu laporan terbaru dari kecamatan untuk mengetahui wilayah mana saja yang masih rawan dan langkah mitigasi apa yang sudah dilakukan,” tambah Iwan.