RADARPEKALONGAN.ID, KENDAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal langsung tancap gas melakukan gerakan bersih-bersih di internal birokrasi. Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan antironggongan korupsi, Pemkab Kendal kini mempercepat pembangunan Zona Integritas (ZI) secara besar-besaran.
Komitmen membabat habis praktik pungli dan korupsi ini ditegaskan langsung oleh Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, saat menerima kunjungan kerja dan studi tiru dari Ditjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI di Ruang Pringgitan, Rabu (20/5/2026).
Dalam pertemuan penting tersebut, Pemkab Kendal dengan percaya diri menyatakan kesiapannya untuk maju dan bertempur dalam evaluasi nasional demi menyabet predikat bergengsi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Baca Juga:Target Eliminasi 2030, Dinkes Batang Temukan 451 Kasus TBC dan Gencarkan Skrining Jemput BolaBerawal dari Penemuan Bayi di Ringinarum, Polres Kendal Tangkap Ayah yang Tega Setubuhi Anak Kandung
Tak main-main, sebagai pembuktian awal, Bupati Perempuan di Kendal ini langsung menerjunkan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) basah untuk menjadi tameng dan garda depan pembangunan Zona Integritas. Ketiganya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), serta Bagian Hukum Setda Kendal.
“Pembangunan Zona Integritas adalah komitmen nyata membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegas Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari dengan nada bicara mantap.
Emosional dengan Slogan, Bupati Tuntut Perubahan Budaya Kerja
Orang nomor satu di Kabupaten Kendal ini mengingatkan jajarannya agar reformasi birokrasi ini tidak sekadar menjadi kosmetik atau slogan manis di atas kertas saja. Ia menuntut adanya perombakan total pada budaya kerja para aparatur sipil negara (ASN) dalam melayani masyarakat.
“Tidak boleh ada ruang bagi praktik korupsi dalam pelayanan publik. Aparatur harus bekerja jujur, disiplin, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” sahut Bupati Dyah Kartika memperingatkan anak buahnya yang nakal.
Bagi Bupati, kehadiran rombongan pejabat dari Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker RI ini menjadi momentum emas untuk saling bertukar ilmu dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal mendongkrak mutu pelayanan publik agar makin dicintai warga.