BATANG, RADARPEKALONGAN.ID – Kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten Batang sepanjang 2025 dinilai cukup baik. Namun, DPRD Batang menyoroti masih besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) serta anggaran belanja yang belum terserap secara optimal dalam Rapat Paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (15/6/2026).
Ketua DPRD Batang, Suudi, memaparkan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp2,035 triliun atau 103,96 persen dari target perubahan APBD sebesar Rp1,957 triliun. Dengan capaian tersebut, pendapatan daerah melampaui target sekitar Rp77,43 miliar.
“Ini menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam optimalisasi pendapatan daerah,” ujarnya.
Baca Juga:DBHCHT Kendal Dipangkas 50%, Bupati Minta Verifikasi BLT Petani Tembakau DiperketatUMKM Pekalongan Dituntut Adaptif, Dekranasda Dorong Manfaatkan AI untuk Pemasaran
Meski demikian, DPRD menilai realisasi belanja daerah masih perlu mendapat perhatian. Dari total anggaran belanja dan transfer sebesar Rp2,097 triliun, realisasi tercatat Rp1,981 triliun atau 94,47 persen. Artinya, masih terdapat anggaran yang tidak terserap sebesar Rp115,90 miliar atau sekitar 5,53 persen.
Besarnya sisa anggaran tersebut menjadi perhatian sejumlah fraksi, salah satunya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB). Dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan Kukuh F Rhomadhon, F-PKB menyoroti SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp196,33 miliar. Fraksi menilai angka tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah.
“Besarnya SILPA dan anggaran yang tidak terserap menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas perencanaan serta koordinasi antarperangkat daerah,” kata Kukuh.
Menurut F-PKB, masih banyak kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dukungan anggaran, mulai dari perbaikan jalan desa, pembangunan saluran irigasi, bantuan sosial, hingga penguatan permodalan bagi pelaku UMKM.
Menanggapi hal itu, Bupati Batang M Faiz Kurniawan menyampaikan apresiasi atas perhatian DPRD. Ia menjelaskan bahwa besarnya SILPA 2025 merupakan bagian dari langkah antisipasi pemerintah daerah menghadapi tantangan fiskal ke depan.
Menurutnya, Kabupaten Batang diperkirakan mengalami pengurangan anggaran pada 2026 hingga hampir Rp240 miliar. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan langkah mitigasi dalam pengelolaan keuangan.
“Salah satu pertimbangannya adalah adanya kepastian pengurangan anggaran tahun 2026 hampir Rp240 miliar. Sebagian itu merupakan proses antisipasi. Nanti akan kami jelaskan lebih rinci dalam jawaban resmi pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi,” jelasnya.