PEKALONGAN, RADARPEKALONGAN.ID – Pemerintah Kota Pekalongan terus mengakselerasi program reforma agraria perkotaan dengan menetapkan Kelurahan Pasir Kraton Kramat dan Padukuhan Kraton sebagai lokasi penataan berikutnya. Langkah ini diambil setelah keberhasilan penataan kawasan di Bugisan dan Clumprit yang dinilai mampu meningkatkan aksesibilitas, nilai kawasan, serta kualitas hunian warga.
Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Aaf, memimpin langsung Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Ruang Buketan, Rabu (8/7/2026). Rakor tersebut membahas percepatan penataan kawasan sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir dan rob yang selama ini menjadi persoalan kronis di wilayah Kota Pekalongan.
Aaf menyampaikan bahwa capaian positif di Kampung Bugisan dan Clumprit menjadi modal penting bagi keberlanjutan program serupa. Ia optimistis penataan di Pasir Kraton Kramat dapat berjalan dengan lancar mengingat sinergi antarpemangku kepentingan yang sudah terbangun dengan baik.
Baca Juga:Plt Kemenag Batang: Ditjen Pesantren Jadi Momentum Perbaikan Nasib Ustaz TPQPendaftar Haji Muda Meningkat, Cek Golongan Darah di UDD PMI Batang Melonjak
“Alhamdulillah, penataan di Bugisan dan Clumprit berjalan dengan baik. Selanjutnya kita dorong di Pasir Kraton Kramat agar dapat terlaksana dengan lancar,” ujarnya.
Menurut Aaf, keberhasilan penataan kawasan tidak terlepas dari kerja sama yang solid antara Pemerintah Kota Pekalongan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan partisipasi aktif masyarakat.
Dalam prosesnya, diperlukan penyesuaian administrasi pertanahan lantaran sebagian lahan warga digunakan untuk pembangunan jalan akses dan saluran drainase. Namun, seluruh proses perubahan sertifikat difasilitasi sepenuhnya oleh pemerintah bersama BPN sehingga masyarakat tidak mengalami kerugian materiil maupun yuridis.
“Dengan penataan kawasan, akses menjadi lebih baik dan nilai kawasan juga akan meningkat,” jelasnya.
Wali Kota Aaf juga menegaskan bahwa penataan kawasan di Pasir Kraton Kramat tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan rencana pembangunan infrastruktur pengendalian banjir skala besar.
Pemerintah Kota Pekalongan telah merencanakan pembangunan tanggul dan bendung gerak di Sungai Bremi dan Sungai Meduri yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada tahun 2027. Dengan integrasi ini, penanganan banjir dan rob di wilayah Bremi, Meduri, hingga Tirto diharapkan semakin optimal dan menyeluruh.
Rapat koordinasi tersebut turut menghadirkan tenaga ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk memberikan masukan teknis terkait tata ruang, drainase, dan aspek kebencanaan. Di akhir arahannya, Aaf meminta seluruh jajaran untuk segera menindaklanjuti hasil rapat tanpa menunda-nunda.