“Dari sisi istithaah saat ini sedang diupayakan dimulai lebih awal. Istithaah menjadi kunci pelunasan karena selama belum dinyatakan memenuhi syarat kesehatan, Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) di bank masih terblokir,” jelasnya.
Mengacu pada informasi yang diterima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, pelaksanaan medical check up (MCU) bagi calon jemaah haji 2027 direncanakan mulai pertengahan Agustus 2026. Sementara itu, proses pelunasan biaya haji diperkirakan baru dapat dibuka pada awal September 2026, menunggu rampungnya seluruh tahapan verifikasi kesehatan.
Ketua Forum Komunikasi KBIHU Kabupaten Batang, Hasanudin, menyambut positif usulan skema pembiayaan tersebut. Ia menilai, jika komposisi 40:60 antara jemaah dan BPKH benar-benar disetujui DPR, maka calon jemaah justru akan menikmati keringanan yang cukup berarti dibandingkan musim haji sebelumnya.
Baca Juga:KOF 2026 Tembus 462 Ribu Pengunjung, Transaksi Tembus Rekor Rp60,6 Miliar di KendalDominasi Turnamen Voli Mahasiswa di Jakarta, USM Kawinkan Gelar Juara Putra dan Putri
“Pada penyelenggaraan haji 2026, pelunasan mencapai sekitar Rp26 juta. Kalau usulan 2027 disetujui, pelunasannya hanya sekitar Rp18 juta. Jadi sebenarnya yang dibayar jemaah justru turun, meskipun total biaya hajinya terlihat naik,” katanya.
Hasanudin juga menyoroti pentingnya sosialisasi dini kepada para calon jemaah. Menurutnya, seluruh informasi terkait perubahan biaya dan jadwal pelunasan harus segera diteruskan oleh KBIHU kepada jemaah binaan masing-masing agar mereka memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri, baik dari segi administrasi maupun kesiapan fisik.
“Informasi apa pun sebaiknya disampaikan lebih awal. Dengan begitu kami yang mendampingi jemaah bisa segera memberikan penjelasan sehingga mereka memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri,” pungkasnya. (fel)