KENDAL, RADARPEKALONGAN.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kendal resmi menunjuk KH Mukhamad Mustamsikin sebagai Ketua Umum MUI Kendal untuk masa jabatan sisa periode 2022-2027. Penunjukan ini merupakan bagian dari mekanisme pergantian antarwaktu menyusul wafatnya KH Asroi Tohir, ketua umum sebelumnya.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang digelar pada Sabtu (15/8/2026) dan turut dihadiri oleh jajaran pengurus MUI Kendal serta perwakilan dari MUI Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua MUI Kabupaten Kendal, KH Ali Khasan, menjelaskan bahwa proses pergantian ini telah melalui konsultasi dengan MUI tingkat provinsi guna memastikan kelancaran roda organisasi.
“Kami tidak ingin terjadi kekosongan kepemimpinan yang berkepanjangan. Karena itu, kami berkoordinasi dengan MUI Provinsi Jawa Tengah terkait tata cara pergantian antarwaktu,” ujar KH Ali Khasan dalam keterangannya, Sabtu.
Baca Juga:Muhammadiyah dan Polres Kendal Sepakat Perkuat Sinergi Tangkal Tawuran hingga Judi Online303 Siswa SMA Kajen Ikuti Pelatihan AI dari Polres Pekalongan, Bekali Literasi Digital
Lebih lanjut, ia menilai KH Mukhamad Mustamsikin memiliki rekam jejak pengalaman, kapasitas kepemimpinan, serta integritas yang mumpuni untuk meneruskan estafet kepemimpinan MUI Kendal hingga akhir masa khidmat tahun 2027.
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, turut menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru ini mampu memperkuat sinergi antara MUI dan pemerintah daerah. Menurutnya, peran ulama sangat strategis dalam memberikan bimbingan keagamaan, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung pembangunan di Kabupaten Kendal.
“Kami berharap kepengurusan baru akan membawa MUI Kendal semakin solid dan bermanfaat bagi masyarakat. Keberadaan ulama sangat dibutuhkan, terutama dalam menjaga kondusivitas dan memberikan nasihat keagamaan,” tutur Dyah Kartika.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara MUI dan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemeliharaan kerukunan warga. “Sinergi ini sangat kami harapkan, baik dalam pembangunan, stabilitas wilayah, maupun dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari,” tambahnya.
Sementara itu, KH Mukhamad Mustamsikin menyatakan bahwa penerimaan jabatan ini merupakan bentuk amanah dari hasil musyawarah paripurna. Ia berkomitmen untuk melanjutkan program-program MUI yang sudah berjalan, sekaligus merespons isu-isu aktual yang berkembang di tengah masyarakat.
Salah satu isu yang mengemuka dalam rapat paripurna adalah keterbatasan fasilitas ibadah bagi pekerja Muslim di Kawasan Industri Kendal (KIK). Menurut KH Mukhamad Mustamsikin, banyak tenaga kerja Muslim yang beraktivitas di kawasan tersebut, namun ketersediaan masjid dan musala masih belum memadai.