“Iya, kami berharap bahwa anggota dewan itu aktif. Apalagi pada momen-momen penting, paripurna, rapat-rapat, semuanya penting. Karena itu, tingkat kehadirannya kami dorong terus untuk bisa 100%,” katanya.
DPRD pun tidak ingin persoalan tersebut dibiarkan begitu saja. Pimpinan DPRD akan berkoordinasi dengan fraksi masing-masing untuk melakukan peneguran terhadap anggota yang tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima.
“Tadi saya melihat, jujur saja, masih ada kursi kosong. Ada beberapa anggota dewan yang tidak hadir. Karena itu, kami nanti akan melakukan upaya peneguran melalui fraksi, agar ke depan tidak boleh lagi paripurna istimewa atau paripurna yang mengambil keputusan, ada anggota yang tidak hadir, kecuali memang ada alasan yang bisa diterima,” jelas Abdul Munir.
Baca Juga:Knalpot Brong Berisik, Lima Pengendara Motor Ditilang Polisi di Jalur Pantura KendalHarga Beras di Kendal Tembus Rp16 Ribu per Kg, Panen Menyusut Jadi Pemicu
Ketika ditanya mengenai kemungkinan penerapan sanksi melalui Badan Kehormatan DPRD, Abdul Munir memastikan persoalan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam koordinasi antar fraksi.
“Nanti akan kami undang fraksi masing-masing, kemudian nanti kami akan koordinasikan dengan BK,” ujarnya.
Menurut Abdul Munir, tidak ada perubahan ketentuan yang membuat kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna menjadi tidak wajib. “Enggak. Yang namanya kehadiran di dalam paripurna itu, kita wajib hadir,” tegasnya.
Ia mengakui DPRD masih mencari formula terbaik agar tingkat kehadiran anggota bisa mencapai target maksimal. “Ya, hanya memang ini… saya belum punya cara bagaimana agar kehadiran bisa benar-benar 100%,” imbuhnya.
Abdul Munir juga menyampaikan keprihatinannya atas ketidakhadiran sejumlah anggota dalam rapat paripurna istimewa Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404. Menurutnya, agenda tersebut bukan kegiatan yang muncul secara mendadak. Rapat telah direncanakan dan disusun bersama, bahkan dihadiri oleh para tokoh masyarakat Kabupaten Pekalongan.
“Iya, kami menyayangkan mereka tidak hadir. Mestinya, wong acara ini direncanakan bersama, disusun bersama, ya tentu dengan kesadaran bersama harus hadir. Apalagi ini dihadiri oleh para tokoh masyarakat Kabupaten Pekalongan,” katanya.
Namun, Abdul Munir menegaskan evaluasi tersebut tidak berarti DPRD menganggap seluruh anggotanya tidak disiplin. “Masih perlu ditingkatkan. Bukan ‘belum’, tapi masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.