KAJEN, RADARPEKALONGAN.ID — Proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan memasuki tahap akhir. Plt Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., menegaskan bahwa pelantikan pejabat hasil seleksi ditargetkan berlangsung pada September hingga Oktober 2026, menyesuaikan jadwal yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam keterangannya kepada awak media, Sukirman menyampaikan bahwa proses seleksi JPT telah berjalan dan nama-nama unggulan hasil seleksi telah diumumkan kepada publik. Pemerintah Kabupaten Pekalongan saat ini masih menunggu masukan dan informasi dari masyarakat sebelum mengambil keputusan akhir terkait penetapan pejabat yang akan dilantik.
“Pelantikan JPT dan seterusnya ini kita sudah berproses. Sudah nama-nama unggulan sudah kita umumkan ke publik. Kita sedang menunggu masukan informasi dari masyarakat, lalu kemudian nanti kita akan putuskan,” kata Sukirman.
Baca Juga:Pemkot Pekalongan Uji Kelayakan Beras Bantuan Pangan untuk 39 Ribu KPMKebakaran Hutan Jati Weleri, TNI dan Warga Bahu-membahu Padamkan Api
Pengisian JPT tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian momentum Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Pekalongan ke-404. Namun, penataan birokrasi yang disiapkan Pemkab Pekalongan tidak berhenti pada pelantikan pejabat baru. Sukirman menyebut pola kerja, visi-misi, hingga target kinerja birokrasi akan ikut dibenahi secara menyeluruh.
“Dalam konteks menata birokrasi, dalam konteks memperbarui birokrasi, kemudian mengubah lagi pola kerja serta visi-misi dari birokrasi,” ujarnya.
Para pejabat yang nantinya menduduki jabatan strategis akan diberi target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Capaian sebelumnya akan menjadi bahan evaluasi, sementara kekurangan yang ada akan diperbaiki secara bertahap.
“Dalam konteks keseluruhan birokrasi kita juga akan menata pejabat di tingkat eselon dan eselon 3 dan seterusnya,” katanya.
Sukirman menegaskan bahwa seluruh pejabat akan dievaluasi secara periodik. Integritas dan pencapaian target menjadi bagian utama dari penataan birokrasi yang sedang berjalan.
“Ya tentu saja kita pasti akan melakukan evaluasi secara periodik. Ini bagian dari komitmen kita untuk melakukan penataan birokrasi,” tegasnya.
Ia bahkan membuka kemungkinan adanya pergeseran atau mutasi pejabat apabila target dan indikator kinerja yang ditetapkan tidak tercapai. Menurutnya, penyegaran birokrasi bukan hanya berlaku untuk pejabat hasil seleksi JPT, tetapi juga mencakup pejabat eselon III dan seterusnya yang masuk dalam radar evaluasi.