Bupati Fadia Arafiq pada menghadiri secara langsung Ekspos DAK tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu (PPKT) Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Ruang Rapat Bupati bersama Kementerian PU PR, Bappenas, serta OPD terkait diantaranya Bappeda Litbang, BPKD, DPU Taru, Dinperkim LH, Kantor Petanahan/BPN Kabupaten Pekalongan serta Pokja PKP Kabupaten Pekalongan.
Dalam sambutannya, Bupati Fadia Arafiq berulangkali menegaskan komitmen dan keseriusan Pemkab Pekalongan untuk sesegera mungkin mengatasi problem permukiman kumuh di Kabupaten Pekalongan yang hingga Tahun 2021 masih tercatat terdapat seluas 344,21 Hektar.
“Kami sangat serius untuk mendapatkan bantuan dari pusat, agar permasalahan di Kabupaten Pekalongan cepat selesai, karena kondisi masyarakat kami sangat perlu dibantu, mereka adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan rumah yang layak huni, jadi akan sulit bagi mereka jika kami tidak membantu, oleh karena itu pada Tahun anggaran 2023-2024 kami telah menganggarkan untuk menangani hal tersebut, ini adalah bukti keseriusan kami,” tegas Bupati
Baca Juga:Edarkan Uang Palsu, 2 Mahasiswa Ditangkap Polisi di PaninggaranPolsek Wonopringgo Laksanakan Blue Light Patrol di Desa Getas
Bupati Fadia Arafiq mengungkapkan bahwa Pemkab Pekalongan telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan terus berkonsultasi dengan Bappenas serta Kementerian PUPR, menghibahkan Tanah milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan seluas 10.550 m2 kepada 96 KK warga terdampak, diantaranya di wilayah Kecamatan Wonokerto.
“Berbagai Langkah telah kami upayakan, termasuk menggalang CSR dan bantuan APBD Provinsi Jawa Tengah, namun hal tersebut kami rasa belum cukup, oleh karena itu kami sangat butuh sentuhan dari pusat agar kami dapat segera membantu masyarakat kami hidup lebih baik, saya sangat berharap 2023 kami dapat bantuan dari DAK, yang akan kami gunakan untuk penanganan wilayah kumuh, ” ungkap Fadia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, dalam paparannya di depan tim DAK Pusat menerangkan bahwa pengentasan wilayah kumuh menjadi prioritas RPJMD dan di tahun 2024 akan berfokus di Kecamatan Wonokerto yang memiliki 30% luasan wilayah kumuh dan banyak masyarakatnya miskin ekstrim.