RADARPEKALONGAN.ID, BOJONG – Proses rekrutmen tenaga kerja di pabrik sepatu PT Hardases Abadi Indonesia (HAI) di Kecamatan Bojong mendapat sorotan. Warga dari tiga desa penyangga, yakni Desa Sampih, Desa Wangandowo, dan Desa Sokosari, mendesak pihak manajemen perusahaan untuk lebih transparan.
Desakan tersebut mengemuka menyusul santernya isu dugaan praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen, serta minimnya penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya pelamar laki-laki dan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wangandowo, Zulfikar Tagayo, mengungkapkan bahwa masyarakat mempertanyakan komitmen perusahaan. Pasalnya, banyak pelamar laki-laki dari tiga desa tersebut yang tak kunjung dipanggil, padahal lowongan kerja untuk posisi tersebut kerap dibuka.
Baca Juga:Tangis Haru Pecah di Batang, Jenazah ART Remaja yang Tewas Tragis di Jakarta Tiba di Kampung HalamanTunggu Juknis Pusat, PPPK Kendal Segera Diterjunkan Perkuat Koperasi Merah Putih
“Dari tiga desa ini, masih banyak pelamar laki-laki yang belum direkrut,” kata Zulfikar usai menggelar audiensi dengan pihak manajemen PT HAI, Jumat (24/4/2026).
Isu Rekrutmen Berbayar hingga Rp 7 Juta
Situasi diperkeruh dengan beredarnya desas-desus di tengah masyarakat bahwa calon pekerja harus menyetorkan sejumlah uang jika ingin segera diterima. Nominalnya disebut-sebut berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 7 juta. Kendati demikian, Zulfikar menegaskan bahwa hal tersebut masih berupa isu yang perlu dibuktikan.
“Ini masih sebatas pembicaraan di masyarakat. Namun, informasinya sudah ada oknum yang dilaporkan ke Polres Pekalongan terkait dugaan tersebut,” ungkapnya.
Selain masalah rekrutmen, warga juga menagih janji perusahaan yang sebelumnya menyatakan siap mengakomodasi tenaga kerja lulusan SMP dari desa penyangga. Di sisi lain, program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) juga dinilai tidak transparan dan minim dirasakan manfaatnya oleh warga.
“CSR itu hampir tidak terasa di desa. Warga juga banyak yang tidak tahu, apa itu CSR dan bagaimana cara mendapatkannya,” tutur Bilal, salah seorang warga Desa Sampih.
Klarifikasi Perusahaan dan Kesepakatan
Merespons tuntutan warga, Humas PT HAI, Herlina, menyatakan bahwa pihaknya telah duduk bersama dengan perwakilan ketiga desa untuk memberikan penjelasan komprehensif terkait mekanisme rekrutmen. Ia menegaskan, meski proses rekrutmen bergantung pada kebutuhan kualifikasi, warga desa penyangga tetap menjadi prioritas utama demi menjaga hubungan baik.