RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Angin segar akhirnya bertiup untuk ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan! Pemkot dengan tegas menjamin kelangsungan nasib mereka dengan memastikan tidak akan ada kebijakan pemecatan sepihak.
Komitmen melegakan yang jadi jawaban atas keresahan para pegawai ini terungkap langsung dalam audiensi seru antara jajaran Pemkot Pekalongan dengan Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia DPD Kota Pekalongan. Pertemuan krusial ini digelar di Kantor Setda Kota Pekalongan, Rabu (6/5/2026) sore.
Ketua Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia DPD Kota Pekalongan, Nanda Yanuar, blak-blakan menjadikan momen ini sebagai panggung untuk menyuarakan uneg-uneg anggotanya terkait penataan dan kejelasan status kepegawaian ke depan. Target utamanya jelas: upgrade status menuju PPPK Penuh Waktu atau bahkan peluang diangkat menjadi PNS!
Baca Juga:Investasi Triliunan di KEK Kendal, Gubernur Jateng Minta Investor Utamakan Tenaga Kerja LokalPenuhi Hak Pendidikan Napi, Lapas Pekalongan Gandeng SKB Gelar Program Kejar Paket
“Kami juga berharap ada perhatian terhadap tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam pengangkatan sebelumnya,” ujar Nanda menyuarakan aspirasinya.
Nanda menegaskan, keringat dan kontribusi PPPK Paruh Waktu di lapangan sangat nyata. Mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan teknis publik lainnya tidak bisa berjalan mulus tanpa kehadiran mereka.
Curhatan tak kalah tajam juga datang dari Drajat, salah seorang tenaga kependidikan. Ia menyoroti fenomena jomplangnya penghasilan alias disparitas antara pendidik di sekolah dengan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan.
“Harapannya ada peningkatan kesejahteraan, khususnya bagi guru yang belum memiliki sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan,” curhat Drajat. Ia juga meminta agar formasi pensiun PPPK Penuh Waktu bisa langsung ‘diwariskan’ dan diprioritaskan bagi PPPK Paruh Waktu yang sudah mengabdi.
Wawalkot: Kami Pastikan Tak Ada Pemecatan!
Mendengar derasnya tuntutan tersebut, Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj Balgis Diab, langsung memberikan respons positif. Ia sangat mengapresiasi dedikasi pantang menyerah para PPPK Paruh Waktu di Kota Batik di tengah dinamika kebijakan nasional yang terus berubah.
“Kami pastikan tidak ada pemecatan sepihak. Keresahan akibat ketidakpastian status menjadi perhatian kami dan akan kami kawal dengan baik,” tegas Balgis memberikan jaminan kuat.Balgis berjanji Pemkot Pekalongan akan terus bermanuver dan mengawal komunikasi dengan pemerintah pusat agar regulasi ke depan berpihak dan memberikan solusi terbaik bagi kejelasan status pegawai.