RADARPEKALONGAN.ID, Batang — Kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai diberlakukan per 10 Juni 2026 langsung direspons oleh Pemerintah Kabupaten Batang. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop & UKM) Kabupaten Batang mulai melakukan pemetaan komprehensif guna mengukur dampak rambatan ekonomi terhadap aktivitas masyarakat lokal.
Salah satu koreksi harga paling signifikan terjadi pada komoditas Pertamax yang melonjak tajam dari harga semula Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Lonjakan ini diproyeksikan bakal memengaruhi peta konsumsi energi rumah tangga hingga struktur biaya operasional pada sektor usaha mikro dan makro.
Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang, Wahyu Budi Santoso, menyatakan bahwa otoritas daerah berkewajiban tegak lurus mengawal regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Pertamina.
Baca Juga:Sambut Kepulangan Jemaah Haji, Plt Bupati Pekalongan Sukirman Instruksikan Pemantauan KesehatanRespons Cepat Laporan Warga, Polsek Sragi Pekalongan Bantu Pria Disabilitas Wicara yang Tersesat Jalan
“Setiap kebijakan pemerintah tentu sudah melalui pertimbangan dan kajian yang komprehensif. Tugas kami di daerah memastikan ketersediaan BBM tetap aman, terutama di SPBU,” ujar Wahyu Budi Santoso, Rabu, 10 Juni 2026.
Wahyu menjelaskan, pasokan BBM untuk wilayah Batang sejauh ini masih merujuk pada kuota reguler bulanan yang dinilai relatif stabil. Namun, pihaknya kini tengah mengantisipasi potensi migrasi konsumsi masal secara horizontal akibat disparitas harga yang kian melebar antara BBM nonsubsidi dan subsidi.
Otoritas memprediksi sebagian konsumen Pertamax akan beralih menggunakan Pertalite. Guna mencegah kelangkaan di hilir, Disperindagkop memperketat koordinasi dengan pihak Pertamina demi menjamin rantai pasok tangki pengisian tetap aman.
“Pasti ada gejolak di awal. Pengguna Pertamax kemungkinan sebagian beralih ke Pertalite atau opsi BBM lainnya. Karena itu kami terus berkoordinasi dengan Pertamina agar stok tetap tersedia,” katanya memaparkan estimasi pasar.
Dampak rambatan dari lonjakan harga ini dipastikan tidak hanya memukul sektor distribusi barang dan transportasi industri, melainkan juga berimbas pada internal birokrasi pemerintahan.
Kenaikan harga Pertamax dipastikan menambah beban pos belanja operasional kendaraan dinas (randis) Pemkab Batang. Hal ini terjadi lantaran asumsi pagu anggaran tahun berjalan masih mengacu pada kalkulasi harga lama yang jauh lebih rendah.