Lebih-lebih jika peradaban kita mengenal kata demokrasi: “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”, istilah dari Abraham Lincoln Presiden Paman Sam itu.
Artinya dalam ketatanegaraan modern civil society menjadi hulu atas diangkatnya seseorang menjadi pemimpin saat pemilu dan pilkada.
Dalam sistem pemerintahan sekarang, interpretasi peribahasa ini tetap relevan bagi sebagian masyarakat yang mau merenunginya.
Baca Juga:Masih Maraknya Pejabat Daerah Terjerat Korupsi di 2026: Mengapa Hukuman Saja Belum Cukup?Toy Story 5 dan Kesiapan Anak Memasuki SD, Bermain Menjadi Fondasi Kematangan Sosial
Karena di atas kertas, sejatinya rakyatlah yang berkuasa atas kedaulatan dalam sebuah negara hukum dan demokrasi. Baik tingkatan daerah maupun nasional.
Siapa yang Salah?
Kalau ditanya siapa yang salah, dalam tulisan ini, bukan maksud penulis hendak menerangkan siapa yang mengeruhkan air di hulu sungai atau kezaliman yang merajalela.
Korupsi di berbagai daerah yang berhasil terungkap. Serta kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. Atau terpilihnya pemimpin yang zalim hendaknya ditimbang-timbang kembali dari mana asalnya perkara.
Kalau boleh mengutip ungkapan sahabat Nabi Khalifah Ali bin Abi Thalib: “ Pemimpin adalah cerminan daripada rakyatnya.”
Kalau hendak dinyatakan rakyat yang seperti apa, apakah seperti penulis? Atau rakyat yang ada di pasar atau jangan-jangan di kampus ? Bukan demikian. Rakyat, melainkan rakyat yang mau menyadari hak pilihnya.
Kalau mau mencari-cari lagi rakyat yang mana. Mestinya rakyat yang sadar dan tersadarkan oleh ilmunya.
Oleh sebabnya kalau-kalau dibolehkan menunjuk. Rakyat yang ada di gedung-gedung fakultas, di mimbar-mimbar pidato , di tempat-tempat peribadatan. Di tempat pada tabiat ilmu berpihak pada kebenaran. Atau bahkan dalam tulisan demikian.
Baca Juga:SD Muhammadiyah Tangkil Tengah Juara Umum Kejuaraan Drumband Kids Jemari Spenga, Inovasi Digital SMPN 3 Pekalongan Bangun Ekosistem Wirausaha Pelajar
Yang demikian juga pernah ditulis oleh Imam Al-Ghazali di kitabnya. “Tidaklah terjadi kerusakan rakyat itu kecuali dengan kerusakan penguasa, dan tidaklah rusak para penguasa kecuali dengan kerusakan para ulama.”
Kaum cendekiawan yang dekat dengan kekuasaan, ulama yang mesra dengan pemimpin, dan semua yang suka bertransaksi amplop saat pemilu. Adalah bagian-bagian penyumbang hulu yang keruh atas terjadinya korupsi di hilir berbagai daerah. (*)
*) Penulis adalah Pembelajar Droit Constitusionnel di UIN Gus Dur. Kabid P3A Komisariat HMI Walisongo Pekalongan.