“Mayoritas LPKI atau TPQ dibentuk oleh masyarakat sehingga pengelolaan datanya belum tertata rapi. Kami hadir untuk mendampingi agar pengelolaan data bisa dilakukan secara benar,” jelas Ahmad Munir.
Berdasarkan data Kemenag Batang, saat ini terdapat sekitar 500 TPQ yang tersebar di kabupaten tersebut dengan total santri mencapai 25 ribu orang yang dibimbing oleh 2.500 ustaz dan ustazah.
Dari jumlah itu, sebagian besar masih menerima honor di bawah standar layak. Ahmad menambahkan, tidak sedikit pula tenaga pendidik yang bahkan tidak menerima honor sama sekali karena keterbatasan ekonomi wali santri.
Baca Juga:Pendaftar Haji Muda Meningkat, Cek Golongan Darah di UDD PMI Batang MelonjakLibur Sekolah, Perpusda Batang Tetap Ramai Dikunjungi Pelajar untuk Membaca dan Belajar
“Masih banyak ustaz dan ustazah yang menerima honor sekitar Rp100 ribu per bulan, bahkan ada yang tidak menerima honor karena kemampuan orang tua santri terbatas. Mereka tetap mengajar dengan penuh keikhlasan,” ungkap Ahmad.
Di luar honor rutin dari lembaga masing-masing, selama ini para ustaz dan ustazah di Batang juga memperoleh bantuan hibah kesejahteraan dari Pemerintah Kabupaten Batang sebesar Rp1,2 juta per tahun.
Selain itu, mereka juga mendapatkan program Jaminan Hari Tua (JHT) senilai Rp400 ribu per tahun yang besaran nominalnya disesuaikan dengan masa pengabdian masing-masing tenaga pendidik.
Sementara itu, Pengurus Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (Badko LPQ) Kecamatan Warungasem, Muhammad Zahrudin, berharap pembentukan Ditjen Pesantren serta penataan data melalui aplikasi EMIS dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan kualitas dan kesejahteraan para tenaga pendidik keagamaan di masa mendatang.
“Harapannya, ke depan akan berdampak positif terhadap kesejahteraan ustaz dan ustazah. Meski mereka mengajar dengan penuh keikhlasan, sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang lebih baik,” ujarnya. (fel)