BATANG, RADARPEKALONGAN.ID – Keberadaan tenaga kerja asing (TKA) yang semakin marak di kawasan industri Kabupaten Batang mendapat sorotan serius dari DPRD setempat. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batang meminta Pemerintah Kabupaten Batang tidak membiarkan potensi penerimaan daerah dari aktivitas TKA menguap begitu saja.
Sekretaris DPRD Batang Triossy Juniarto saat membacakan laporan hasil rapat kerja Banggar DPRD Batang tahap II dalam rapat paripurna, Rabu (5/8/2026), menegaskan perlunya optimalisasi pendapatan dari keberadaan TKA.
“Banggar DPRD meminta potensi PAD dari keberadaan TKA, khususnya di kawasan-kawasan industri bisa dimaksimalkan,” ujarnya di hadapan peserta rapat.
Baca Juga:Briptu SA Dipecat dari Polri, Tinggalkan Tugas Lebih dari SebulanPeternak Kendal Bagikan 15.000 Ayam Gratis, Harga Pakan Meroket Telur Anjlok
Penguatan Pendataan dan Pengawasan
Menurut Triossy, Pemkab Batang perlu memperkuat pendataan sekaligus pengawasan terhadap keberadaan TKA. Dinas Tenaga Kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diminta melakukan validasi secara lebih ketat, termasuk terhadap izin perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
“Pendataan, pengawasan, serta validasi izin perpanjangan RPTKA perlu diperketat. Ini untuk meminimalisasi potensi kebocoran penerimaan retribusi penggunaan tenaga kerja asing,” jelasnya.
Langkah ini dinilai penting mengingat retribusi TKA merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini belum tergarap maksimal. Dengan semakin banyaknya investasi asing yang masuk ke Batang, potensi penerimaan dari sektor ini diprediksi akan terus meningkat.
Infrastruktur Jadi Prioritas
Di sisi lain, Banggar juga menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur. Pemkab diminta tidak hanya mengejar pertumbuhan investasi, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah. Anggaran untuk peningkatan jalan dan jembatan dinilai perlu menjadi prioritas.
Beberapa usulan yang disorot di antaranya peningkatan jalan kabupaten ruas Beji–Roban Barat di Kecamatan Tulis. Selain itu, pembangunan Jembatan Kedung Segog–Jrakah Payung juga didorong masuk dalam daftar prioritas.
“Selain itu juga penyempurnaan jalan rabat beton yang belum dilengkapi sistem drainase,” kata Triossy menambahkan.
APBD yang Akuntabel dan Patuh Regulasi
Terkait struktur APBD, DPRD mengingatkan perlunya perencanaan yang cermat dengan mengedepankan kepatuhan serta akuntabilitas. Termasuk besaran defisit agar tetap berada di batas aman. Pemenuhan mandatory spending, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan publik, juga harus menjadi perhatian.