Desak Pemerintah Buka Ruang Dialog
Sebagai jalan keluar, FK KBIHU Batang mendorong agar pemerintah tidak memonopoli sistem pembayaran pada satu platform tunggal. Mereka menyarankan agar pemerintah lebih berfokus pada penguatan regulasi dan sertifikasi agen atau mukimin di Arab Saudi, yang selama ini dinilai efektif membantu penyediaan hewan hadyu bagi jemaah Indonesia.
Lebih lanjut, FK KBIHU mendesak Kementerian Agama untuk segera membuka forum dialog komprehensif. Forum ini diharapkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan jemaah, pengurus KBIHU, hingga petugas pembimbing haji.
Evaluasi kebijakan yang transparan dinilai mutlak diperlukan agar tata kelola haji tetap akuntabel tanpa harus mengorbankan aspek keyakinan dan syariat jemaah. (nov)