RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Pemerintah Kota Pekalongan mengeskalasi program digitalisasi sektor retribusi daerah guna mengoptimalkan transparansi pendapatan keuangan publik.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekalongan resmi memulai draf uji coba dan sosialisasi sistem pembayaran parkir non-tunai berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dipusatkan di dua kawasan primer, yakni Alun-Alun Kota Pekalongan dan Lapangan Mataram.
Langkah taktis ini diorientasikan sebagai draf prasyarat modernisasi pelayanan publik sekaligus pemenuhan peta jalan transaksi elektronik di wilayah eks-Keresidenan Pekalongan. Dalam draf operasional di lapangan, penataan ini melibatkan draf koordinasi melekat antara jajaran pengawas dinas dan para juru parkir lokal.
Baca Juga:SPMB SD Online di Batang, Bupati Faiz Kurniawan Pastikan Proses Transparan dan Bebas dari Siswa TitipanAntisipasi Polemik, LTMNU Kendal Gelar Pelatihan Atur Pengeras Suara Masjid demi Kenyamanan Jamaah
Melalui skema baru ini, pemilik kendaraan bermotor cukup memindai kode batang statis yang disediakan petugas menggunakan draf aplikasi dompet digital pada ponsel pintar masing-masing.
Kepala Dishub Kota Pekalongan M. Restu Hidayat, melalui Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Lalu Lintas, Hari Putra Setiawan, mengonfirmasi bahwa draf implementasi penuh sistem pembayaran elektronik ini dijadwalkan mengudara secara serentak mulai awal Juni 2026.
“Ini masih tahap sosialisasi sekaligus uji coba lapangan. Sesuai arahan pimpinan, mulai 1 Juni 2026 sudah mulai pelaksanaan. Namun saat ini masyarakat sebenarnya sudah bisa menggunakan pembayaran QRIS sambil berjalan masa uji coba,” ujar Hari Putra Setiawan saat memberikan draf keterangan teknis di lokasi pemantauan.
Akurasi Pencatatan Logistik Keuangan dan Kecepatan Adaptasi Publik
Hari menguraikan, draf peralihan dari metode konvensional menuju sistem tata kelola digital ini dirancang untuk menghadirkan draf layanan perparkiran yang lebih praktis, efisien, serta akuntabel secara hukum administrasi. Berdasarkan draf asesmen berkala di Alun-Alun dan Lapangan Mataram, laju adaptasi dari para pengguna jasa dinilai menunjukkan draf grafik yang positif dan minim anomali kendala teknis.
“Alhamdulillah uji coba berjalan baik. Respons masyarakat juga cukup positif karena transaksi digital saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” katanya memaparkan draf hasil evaluasi awal.
Dari aspek tata kelola keuangan, draf penggunaan QRIS memberikan draf proteksi berganda bagi konsumen maupun pemerintah daerah. Bagi masyarakat sipil, draf skema ini memangkas draf risiko gesekan sosial terkait ketiadaan uang pecahan kecil atau kembalian.