“Masalah lahan ini penting karena berkaitan langsung dengan ekspansi kawasan industri,” tegas Rizal.
Usulan Infrastruktur Wilayah dan Keterlibatan BUMD
Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih, memaparkan beberapa poin usulan pembangunan fisik penunjang guna memperkuat keterkaitan ekonomi antardaerah (backward linkage).
Pemerintah daerah mengusulkan revitalisasi Pasar Plelen, pembangunan alun-alun koridor Gringsing, optimalisasi akses jalan tol dan arteri menuju KITB, hingga penataan sentra UMKM terpadu. Sri menyebutkan bahwa sebagian besar proyek yang diusulkan telah klir dari aspek pembebasan lahan, namun masih memerlukan intervensi pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga:Berawal dari Penemuan Bayi di Ringinarum, Polres Kendal Tangkap Ayah yang Tega Setubuhi Anak KandungMiris! Hampir 5 Tahun Mangkrak Muspro, LSM Pekalongan Kompak Berniat Kontrak Rumah Dinas Ketua DPRD
“Kami mengusulkan pembangunan infrastruktur daerah penyangga seperti pasar, alun-alun, UMKM terpadu, akses jalan, sampai pengembangan stasiun pendukung kawasan industri,” tutur Sri Purwaningsih menjelaskan rancangan infrastruktur makro daerah.
Pemkab Batang juga mendorong integrasi konsep Transit Oriented Development (TOD) melalui pemanfaatan moda transportasi berbasis rel serta pembangunan stasiun khusus komuter untuk mobilitas para pekerja industri.
Lebih lanjut, keberadaan KITB kini mulai membuka ruang kemitraan strategis bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Melalui Perumda milik Pemkab Batang, daerah diproyeksikan mengambil peran dalam pengelolaan pelabuhan darat (dryport) serta pasokan jaringan gas industri.
“Manfaat kawasan industri diharapkan tidak hanya dirasakan investor, tetapi juga berdampak langsung bagi daerah,” ucap Sri memungkasi penjelasannya. (nov)