RADARPEKALONGAN.ID, Kendal — Pemerintah Kabupaten Kendal bersama jajaran Forkopimda sepakat menghidupkan kembali Satuan Tugas Mineral Bukan Logam dan Batuan (Satgas MBLB). Langkah taktis ini diambil sebagai respons cepat setelah dampak buruk aktivitas tambang galian C menuai sorotan tajam dan viral di media sosial.
Keputusan reaktivasi satgas tersebut mengemuka dalam Rapat Lintas Sektoral (Linsek) yang digelar di Aula Mapolres Kendal, Kamis siang, 4 Juni 2026. Pengaktifan kembali satgas ini menjadi jawaban atas berbagai keluhan warga mengenai dampak lingkungan, termasuk munculnya slogan dan tagar “Kendal Nggebal” di platform digital.
Ketua Satgas MBLB Kabupaten Kendal, Beny Karnadi, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mengabaikan kritik dan gelombang protes yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, masukan publik justru menjadi bahan evaluasi penting untuk memperketat pengawasan.
Baca Juga:Gandeng Dinkes, 53 Bhabinkamtibmas Polres Pekalongan Kota Disiapkan Jadi Tracer TBC ParuAntisipasi Hoaks di Media Sosial, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Ajak Warga Jaga Kondusivitas
“Kami menyikapi kritik masyarakat secara serius. Satgas MBLB akan kembali diaktifkan untuk menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas galian C,” ujar Beny yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Kendal usai rapat, Kamis.
Beny menjelaskan, Satgas MBLB memiliki kewenangan komprehensif untuk menyisir berbagai aspek pertambangan. Evaluasi akan menyasar mulai dari titik lokasi tambang, legalitas izin usaha, kesesuaian peruntukan lahan, hingga dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.
Pemerintah daerah tidak menampik bahwa viralnya narasi “Kendal Nggebal”, termasuk foto rekayasa dirinya bersama Bupati Kendal yang diedit bersimbah lumpur, menjadi pemantik utama evaluasi ini. Beny menilai di era digital, media sosial telah menjadi instrumen kontrol publik yang valid bagi kinerja pemerintah.
Selain pengawasan di area bukaan tambang, Satgas MBLB juga akan fokus menertibkan operasional kendaraan pengangkut hasil bumi. Salah satu keluhan utama warga adalah truk jungkit (dump truck) bertonase besar yang nekat melintas di ruas jalan kelas kabupaten yang tidak sesuai kapasitas beban angkut.
“Kami mendorong penindakan tegas terhadap dump truck yang melanggar ketentuan kapasitas jalan. Kewenangan penindakan ada pada Dinas Perhubungan dan harus dijalankan secara konsisten,” kata Beny menambahkan.