KENDAL, RADARPEKALONGAN.ID – Gelombang penolakan terhadap rencana aktivitas tambang galian C di Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, terus menguat. Ribuan warga yang berkolaborasi dengan Aliansi Mahasiswa Kendal memenuhi kawasan Gedung DPRD Kendal hingga halaman Kantor Bupati Kendal, Senin (22/6/2026), menyuarakan penolakan tegas terhadap eksploitasi sumber daya alam yang dinilai mengancam kelestarian lingkungan.
Aksi demonstrasi yang berlangsung damai ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Massa aksi membawa pesan moral bahwa lingkungan hidup tidak boleh dikorbankan demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Tokoh pemuda Tunggulsari, Faris Arkham, dalam orasinya menegaskan bahwa warga tidak anti terhadap investasi ataupun pembangunan. Namun, mereka menolak keras segala bentuk aktivitas pertambangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem dan bencana ekologis.
“Menjaga lingkungan dan ekosistem jauh lebih penting. Jika hanya mengejar keuntungan sesaat, masyarakatlah yang akan menanggung dampaknya di kemudian hari,” tegas Faris di hadapan massa.
Baca Juga:Pedagang Kurangi Stok 30 Persen Imbas Harga Daging Sapi Naik Rp3.000 per KgPendaftaran SPMB SMP Kabupaten Pekalongan Diundur Sepekan, Validasi Piagam Diperketat Demi Transparansi
Dukungan penuh juga datang dari Aliansi Mahasiswa Kendal. Perwakilan mahasiswa, M. Ainul Najib, menyebut perjuangan warga Tunggulsari merupakan bentuk perlawanan terhadap ancaman kerusakan lingkungan yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Selain isu lokal, mahasiswa turut membawa tuntutan nasional seperti evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), evaluasi kebijakan pendidikan, hingga revisi sejumlah regulasi yang dinilai bermasalah.
Aspirasi warga dan mahasiswa mendapat respons langsung dari Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi, yang turun menemui massa aksi. Di hadapan ratusan peserta, Benny menyatakan Pemerintah Kabupaten Kendal akan segera mengevaluasi seluruh aspek perizinan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan di Tunggulsari.
“Saya akan perintahkan Dinas ESDM untuk melakukan evaluasi. Saya juga meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mengevaluasi kembali dokumen UKL-UPL yang menjadi dasar aktivitas tambang tersebut,” ujar Benny.
Benny yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan menutup mata terhadap aspirasi masyarakat. Hasil Musyawarah Desa (Musdes) Tunggulsari yang secara resmi menolak keberadaan tambang akan menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.