KAJEN, RADARPEKALONGAN.ID – Ratusan kendaraan yang dipasangi stiker bertuliskan “Mosi Tidak Percaya Sekda” dan “Wes Wayahe Ganti Sekda” memenuhi halaman depan Kantor Sekretariat Daerah (Setda) dan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, Jumat (10/7/2026).
Aksi yang digelar oleh Koalisi Transparansi Pekalongan ini merupakan bentuk desakan kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar segera mengevaluasi dan mengganti Sekretaris Daerah (Sekda) yang dinilai tidak kompeten memimpin birokrasi .
Koordinator aksi, Mustofa, menyatakan tuntutan utama kelompoknya adalah pencopotan Sekda. “Pertama tujuannya, langsung saja ya, menurunkan Sekda. Mosi tidak percaya,” katanya di sela aksi.
Baca Juga:Pemkab Batang Genjot Pengembangan 5 Destinasi Wisata Prioritas Mulai Tahun DepanLibur Panjang, Jumlah Penumpang KA di Stasiun Batang Melonjak 40 Persen
Menurutnya, tuntutan tersebut muncul karena berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan Pemkab Pekalongan, seperti maraknya tangkap tangan (OTT), aksi demonstrasi berjilid-jilid, dan audiensi yang tak kunjung usai, mencerminkan lemahnya kepemimpinan Sekda . “Kalau Sekda bisa bekerja, enggak ada OTT, enggak ada demo berjilid-jilid, enggak ada audiensi berseri-seri,” ujarnya.
Mustofa mengklaim aksinya mendapat dukungan dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan DPRD. “Saya tadi masuk ke ruang DPR, semua ASN itu tersenyum semua. Berarti mereka mendukung. Mendukung 100 persen ini,” klaimnya . Meski demikian, pernyataan tersebut tidak mendapat konfirmasi resmi dari pihak ASN maupun DPRD.
Ia menegaskan aksi akan terus berlanjut sampai tuntutannya dikabulkan. “Sampai lengser Sekda,” tegasnya.
Mustofa juga membantah anggapan bahwa aksi tersebut didanai oleh pihak tertentu. “Swadaya murni. Murni swadaya masyarakat,” katanya, menepis isu adanya sponsor dari pihak luar .
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ruben R. Prabu Faza, menyatakan pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. “Terkait aksi yang di depan memang berkaitan dengan mosi tidak percaya kepada Sekda. Kami belum ada tanggapan apa pun karena itu merupakan aspirasi dari masyarakat. Itu boleh-boleh saja,” ujar Ruben .
Namun, ia menegaskan DPRD hingga saat ini belum mengambil sikap resmi terhadap tuntutan tersebut. “Tapi secara konstitusi terkait dengan itu, DPRD belum ada tanggapan apa pun,” tegasnya.
Hingga aksi berakhir, kegiatan berlangsung dengan tertib dan kondusif tanpa insiden berarti. Kendaraan-kendaraan yang diparkir dengan stiker menjadi media penyampaian pesan yang menarik perhatian masyarakat dan pejabat yang melintas. (pet/wid)