KENDAL, RADARPEKALONGAN.ID – Bupati Kendal menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan amanat konstitusi sekaligus bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Pernyataan itu disampaikan Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, saat membuka Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan di Gedung Abdi Praja Kompleks Setda Kendal, Rabu (24/6/2026).
JKN Butuh Kolaborasi Semua Pihak
Menurut Bupati, Forum Kemitraan menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, dunia usaha, dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan kesehatan.
Baca Juga:Pemkab Batang Evaluasi Program MBG, SPPG yang Suspend Juga DisasarPETASOL TPS3R Margorejo Ubah 50 Kg Sampah Plastik Jadi 50 Liter Solar per Hari
“Program JKN adalah amanat konstitusi. Keberhasilannya membutuhkan kolaborasi seluruh unsur pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, dunia usaha, dan masyarakat. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Capaian 99,74 Persen dan Tantangan Keaktifan
Bupati mengapresiasi capaian kepesertaan JKN di Kabupaten Kendal yang telah mencapai 99,74 persen atau sebanyak 1.090.792 jiwa. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak dalam mendukung Universal Health Coverage (UHC).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan berikutnya adalah meningkatkan keaktifan peserta yang saat ini baru mencapai 70,4 persen.
“Jangan sampai masyarakat mengalami kendala saat membutuhkan pelayanan kesehatan hanya karena status kepesertaannya tidak aktif. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Pemerataan Akses dan Layanan Cathlab
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, terutama di wilayah selatan Kabupaten Kendal yang masih membutuhkan penguatan akses layanan kesehatan.
Dalam kesempatan itu, Bupati memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan RSUD dr H Soewondo Kendal atas disetujuinya layanan Cathlab atau kateterisasi jantung yang mulai beroperasi sejak 25 Mei 2026.
“Layanan Cathlab ini sangat membantu masyarakat dan mendekatkan peserta JKN untuk memperoleh pelayanan kesehatan jantung tanpa harus dirujuk ke daerah lain,” katanya.
Baca Juga:TNI-Polri dan Warga Gotong Royong Tambal Jalan Berlubang di PekalonganGandeng Kodim, PPG FKIP Unikal Wajibkan Diklat Bela Negara bagi Calon Guru
Fasilitasi Warga Miskin
Bupati meminta seluruh pihak terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat koordinasi, berbagi data dan informasi, serta mengedepankan empati dalam melayani masyarakat.
“Masih ada warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Mereka harus kita fasilitasi. Mari melayani masyarakat dengan penuh empati dan totalitas demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Kendal,” pungkasnya. (fur)