RADARPEKALONGAN.ID, BATANG – Sejumlah desa di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mulai menunjukkan kemandirian yang patut diapresiasi dalam mengelola tumpukan sampah rumah tangga. Di tengah kompleksitas persoalan limbah daerah, desa-desa ini berhasil mengambil langkah proaktif melalui skema pengelolaan sampah mandiri berbasis lingkungan.
Kini, setelah sistem pengelolaan tersebut berjalan dengan baik, desa-desa pelopor ini tinggal menanti janji realisasi reward atau penghargaan yang sebelumnya sempat diwacanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang, Rusmanto, menuturkan bahwa menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya masih menjadi tantangan terberat bagi pemerintah daerah.
Baca Juga:Investasi Triliunan di KEK Kendal, Gubernur Jateng Minta Investor Utamakan Tenaga Kerja LokalPenuhi Hak Pendidikan Napi, Lapas Pekalongan Gandeng SKB Gelar Program Kejar Paket
“Kesadaran masyarakat untuk melakukan pilah sampah masih rendah. Padahal kalau pemilahan dilakukan sejak dari rumah, beban TPA bisa jauh berkurang,” kata Rusmanto saat ditemui di kantornya, Kamis (7/5/2026).
Menurut kalkulasi DLH, sekitar 60 persen sampah yang bermuara di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan sampah organik yang sejatinya dapat diolah menjadi kompos atau produk bernilai guna di tingkat desa.
Belum Terima Insentif
Kendati budaya memilah sampah secara umum masih rendah, tren positif mulai terlihat melalui optimalisasi fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di beberapa wilayah.
Sejumlah desa yang dinilai sukses dan aktif menjalankan pengelolaan limbah mandiri ini antara lain Desa Kalipucang Wetan di Kecamatan Batang, serta beberapa desa di wilayah Kecamatan Reban, Limpung, dan Banyuputih.
Namun, pencapaian swadaya masyarakat tersebut hingga kini belum dibarengi dengan turunnya insentif dari pemerintah daerah. Desa-desa percontohan ini belum menerima reward finansial yang sempat dijanjikan.
“Kalau sementara sampai sekarang memang belum mendapatkan reward,” ungkap Rusmanto.Pihak DLH sangat berharap agar apresiasi dari kepala daerah dapat segera diwujudkan. Pemberian penghargaan dinilai krusial bukan sekadar sebagai hadiah, melainkan sebagai instrumen pemicu semangat bagi wilayah lain yang belum bergerak.
“Mudah-mudahan nanti dengan adanya reward dari Pak Bupati bisa memotivasi desa-desa lain untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di wilayah masing-masing,” pungkasnya.Inisiatif pengelolaan sampah berbasis desa kini dipandang sebagai solusi fundamental dan langkah strategis, mengingat volume produksi sampah yang terus meningkat di tengah keterbatasan kapasitas TPA milik Pemkab Batang. (nov)