PEKALONGAN, RADARPEKALONGAN.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan mulai menyiapkan langkah penataan infrastruktur telekomunikasi, khususnya kabel dan tiang jaringan internet yang dinilai semakin mengganggu kerapian serta estetika kota. Rencana ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat akan akses internet dengan ketertiban tata ruang perkotaan.
Usai Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Wali Kota Pekalongan, A. Afzan Arslan Djunaid atau akrab disapa Aaf, mengungkapkan bahwa pemerintah akan mendorong penerapan konsep satu tiang yang digunakan secara bersama oleh sejumlah penyedia layanan internet (provider). Saat ini, menurutnya, masih banyak provider yang memasang tiang sendiri-sendiri, sehingga keberadaan kabel di sepanjang ruas jalan terlihat semrawut dan mengganggu pemandangan.
“Sekarang masing-masing provider tidak mau satu tiang. Nah, kita sudah desain tiang yang bisa satu tiang untuk bersama-sama,” ujar Aaf di sela-sela kegiatan paripurna.
Baca Juga:Fermentasi Rumput Jadi Andalan Peternak Truko Hadapi Kemarau PanjangPolres Kendal Razia Balap Liar di Weleri, 62 Remaja dan 48 Motor Diamankan
Ia menjelaskan, penataan ini merupakan respons Pemkot Pekalongan atas keluhan masyarakat terkait maraknya kabel internet, listrik, telepon, dan perangkat pendukung jaringan lainnya yang dinilai mengganggu estetika kota.
Aaf menekankan bahwa pemerintah tetap mengakomodasi kebutuhan warga terhadap konektivitas internet, namun di sisi lain penataan sarana pendukungnya juga tidak boleh diabaikan.
“Kita lihat sendiri sudah sangat semrawut. Di satu sisi masyarakat butuh jaringan internet, tapi ya tidak bisa begitu juga. Kita harus sama-sama melakukan penataan untuk keindahan kota,” tegasnya.
Aaf mengakui bahwa beberapa kota besar telah menerapkan jaringan utilitas bawah tanah, namun konsep tersebut dinilai belum menjadi pilihan yang paling siap diterapkan di Kota Pekalongan saat ini.
Karena itu, penggunaan satu tiang bersama untuk beberapa provider dianggap sebagai solusi yang lebih realistis dan dapat segera diimplementasikan. Ketentuan teknis penataan, termasuk mekanisme pembiayaan pengadaan tiang dan sarana pendukung, akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD Kota Pekalongan.
Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, turut menyatakan bahwa persoalan kabel dan infrastruktur telekomunikasi memang menjadi sorotan masyarakat. “DPRD bersama Pemkot akan menindaklanjutinya melalui penataan sarana yang mengganggu, seperti kabel, tiang, dan perangkat Wi-Fi, sehingga keberadaan infrastruktur telekomunikasi dapat lebih tertib,” tegas Azmi.